This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.
Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.
Showing 17 regulations for "hak tersangka pidana" · Page 1 of 2
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
Pasal 1, 148, 147 +5 lainnya
UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupalan pembaruan dari Hukum Acara
Relevance: 100% · Highly relevant
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME, 1999)
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR
Relevance: 26% · Possibly relevant
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF TERRORIST BOMBINGS, 1997 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENGEBOMAN OLEH TERORIS, 1997)
1. Latar Belakang Pengesahan Dalam rangka mencapai tujuan negara Republik INDONESIA sebagaimana tercantum dalam Pembukaan
Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2025 tentang RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM TAHUN 2025 2029
Pasal 5, 2029
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 10 Oktober
Relevance: 17% · Possibly relevant
Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Perdagangan
Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2010 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BARANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Pasal 13
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Negara
Relevance: 16% · Possibly relevant
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang PENYESUAIAN PIDANA
Pasal 3, 6
(1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang- undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan
Relevance: 13% · Possibly relevant
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Relevance: 12% · Possibly relevant
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia INDONESIA seutuhnya dan masyarakat INDONESIA seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera
Relevance: 9% · Possibly relevant
Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN
Pasal 39
menunjukkan surat perintah penangkapan, kecuali dalam hal Tertangkap Tangan; d. memberitahukan alasan penangkapan dan hak Tersangka; e. menjelaskan Tindak Pidana Keimigrasian yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada Tersangka pada saat penangkapan; f. segera melakukan pemeriksaan
Relevance: 8% · Possibly relevant