This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.
Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.
Showing 22 regulations for "cuti tahunan pekerja" · Page 1 of 3
Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2014 tentang PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN
Pasal 113, 2
yang kurang dari tiga hari. b. cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang
Relevance: 100% · Highly relevant
Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2019 tentang HARI KERJA, JAM KERJA, DAN CUTI PEGAWAI
BERITA NEGARA No.1361, 2019 BPIP. Hari Kerja. Jam Kerja. Cuti Pegawai. PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA, DAN CUTI PEGAWAI DENGAN RAHMA
Relevance: 64% · Relevant
Peraturan Badan Nomor 18 Tahun 2016 tentang DISIPLIN JAM KERJA DAN CUTI PEGAWAI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
BERITA NEGARA No. 453, 2016 ANRI. Cuti. Jam Kerja. Disiplin. Pencabutan. PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG DISIPLIN JAM KERJA DAN CUTI PEGAWAI DI LINGKUNG
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Pasal 313, 1, 311 +2 lainnya
atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan. (2) Hak atas cuti tahunan yang
Relevance: 53% · Relevant
Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2022 tentang TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BERITA NEGARA No.406, 2022 BKN. Cuti. PPPK. Tata Cara. PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
Relevance: 38% · Possibly relevant
Peraturan Menteri Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Pasal 11, 2, 9
Pasal 3 huruf b meliputi: a. surat pernyataan melaksanakan tugas calon PNS di lingkungan Unit Kerjanya; b. Cuti tahunan dan Cuti sakit sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja bagi PNS yang menduduki
Relevance: 37% · Possibly relevant
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1966 tentang PEMBERIAN CUTI KEPADA ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
Pasal 1. Cukup jelas. Pasal 2. Cukup jelas. Pasal 3. Cukup jelas. Pasal 4. Ayat
Relevance: 35% · Possibly relevant
Peraturan Menteri Nomor pm114 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungankementerian Perhubungan
Pasal 53
hari dan ketidakhadiran Pegawai dimaksud mengurangi cuti tahunan, kecuali Izin sakit dikarenakan kecelakaan kerja. (2) Dalam hal cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis digunakan, akumulasi kontribusi unsur Disiplin Kerja pada bulan yang
Relevance: 33% · Possibly relevant
Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2021 tentang PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KERJA SAMA PEMBANGUNAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI, DAN CIANJUR, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG STANDARISASI SARANA PRASARANA DAN PELAYANAN LINTAS BATAS PADA POS LINTAS BATAS TRADISIONAL DAN POS LINTAS BATAS INTERNASIONAL, DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN IZIN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BERITA NEGARA No. 1271, 2021 KEMENDAGRI. Permendagri 6 Tahun 2006. Permendagri 18 tahun 2007. Pencabutan. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG PENCABUTAN PER
Relevance: 30% · Possibly relevant
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CIPTA KERJA
Pasal 79
satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja
Relevance: 27% · Possibly relevant