PERBAN

Peraturan Badan Nomor 18 Tahun 2016 tentang DISIPLIN JAM KERJA DAN CUTI PEGAWAI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor 18 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Disiplin Jam Kerja adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati ketentuan Jam Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. 3. Jam Kerja adalah waktu yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan. 4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS dan Calon PNS di Lingkungan Arsip Nasional Republik INDONESIA. 5. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar peraturan disiplin. 6. Hari Kerja adalah hari dimana Pegawai harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama Jam Kerja yang ditentukan. 7. Waktu Istirahat adalah waktu luang di antara Jam Kerja yang dapat dipergunakan untuk keperluan pribadi Pegawai. 8. Mesin Handkey adalah mesin pencatat kehadiran dan kepulangan Pegawai. 9. Presensi adalah perekaman kehadiran dan pulang kerja melalui Mesin Handkey dan/atau secara manual. 10. Peringatan Tertulis adalah peringatan yang disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pembinaan Pegawai. 11. Keterlambatan adalah kedatangan Pegawai melewati jam masuk kerja yang ditetapkan. 12. Pulang Sebelum Waktunya adalah kepulangan Pegawai meninggalkan kantor sebelum jam pulang kerja yang ditetapkan. 13. Tidak Masuk Kerja adalah keadaan tidak masuk kerja selain cuti. 14. Arsip Nasional yang selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PEMBINAAN DALAM RANGKA PENEGAKAN DISIPLIN

Article 26

Correction

(1) Atasan langsung bertanggung jawab dalam pembinaan disiplin Pegawai di unit kerja. (2) Atasan langsung yang tidak melaksanakan pembinaan terhadap Pegawai yang menjadi tanggung jawabnya akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Article 27

Correction

(1) Dalam rangka pembinaan Pegawai, atasan langsung memberi peringatan kepada Pegawai di lingkungan unit kerja yang datang terlambat, meninggalkan kantor tanpa alasan yang sah, Pulang Sebelum Waktunya, atau Tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah. (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. SP1, bagi Pegawai yang datang terlambat, meninggalkan kantor tanpa alasan yang sah dan/atau Pulang Sebelum Waktunya sejumlah 5 (lima) kali dalam l (satu) bulan; b. SP2, bagi Pegawai yang: 1. telah diberikan SP1 sejumlah 3 (tiga) kali dan tidak merubah sikap kecuali akumulasi keterlambatan tidak melebihi 2 (dua) kali 7,5 (tujuh koma lima) jam yang dikonversi menjadi 2 (dua) hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah; 2. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sejumlah 2 (dua) sampai 4 (empat) hari; (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan tembusan untuk diberikan kepada Pegawai yang bersangkutan dan disampaikan kepada atasan dari atasan langsung. (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b harus mengikuti konseling yang difasilitasi Bagian Kepegawaian. (5) Format SP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Article 28

(1) Keterlambatan masuk kerja dan/atau Pulang Sebelum Waktunya dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari Tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah. (2) Pegawai yang Tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan melanggar ketentuan Jam Kerja dan akan menjadi bahan pertimbangan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

Article 29

(1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala ANRI dapat membentuk Tim Penegak Disiplin. (2) Tim Penegak Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perwakilan dari unit kerja setingkat eselon II. (3) Tim Penegak Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas: a. melaksanakan pengawasan dan pemantauan disiplin Jam Kerja Pegawai dan memberikan rekomendasi kepada atasan langsung melalui Bagian Kepegawaian; b. melaksanakan pembinaan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program penegakan Disiplin Jam Kerja Pegawai; c. memberikan arahan, pertimbangan dan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan penegakan Disiplin Jam Kerja Pegawai; d. memberikan rekomendasi kepada atasan langsung bagi pejabat yang tidak menindak lanjuti rekomendasi Tim Penegak Disiplin; e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penegakan disiplin Pegawai; f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan disiplin Pegawai secara berkala; dan g. melaporkan hasil pengawasan dan pemantauan kepada Kepala ANRI selaku pembina Tim Penegak Disiplin.

BAB IV

SANKSI

Article 30

Correction

(1) Pegawai yang Tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah dikenakan sanksi berupa Hukuman Disiplin sebagai berikut: a. teguran lisan bagi Pegawai yang Tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) Hari Kerja; b. teguran tertulis bagi Pegawai yang Tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) Hari Kerja; c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Pegawai yang Tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) Hari Kerja; d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi Pegawai yang Tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) Hari Kerja; e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi Pegawai yang Tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) Hari Kerja; f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi Pegawai yang Tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari Kerja; g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi Pegawai yang Tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) Hari Kerja; h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang Tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) Hari Kerja; i. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang Tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) Hari Kerja; dan j. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi Pegawai yang Tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) Hari Kerja atau lebih. (2) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan. (3) Penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Article 31

(1) Khusus bagi pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf j dapat dibentuk Tim Pemeriksa. (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, unsur kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk. (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Bagian Kepegawaian.

Peraturan Badan Nomor 18 Tahun 2016 tentang DISIPLIN JAM KERJA DAN CUTI PEGAWAI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

BAB III

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB IV

Article 30

Article 31

BAB V

Article 32

Article 33

Article 34