This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.
Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.
Showing 17 regulations for "hak tersangka pidana" · Page 2 of 2
Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2012 tentang MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
Pasal 37, 1
surat perintah penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan; c. memberitahukan alasan penangkapan dan hak-hak tersangka; d. menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan; dan e. menghormati status hukum
Relevance: 8% · Possibly relevant
Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Pasal 8
Dalam hal Penerima Bantuan Hukum yang berstatus tersangka tindak pidana khusus korupsi atau tindak pidana khusus pencucian uang hanya diberikan berupa konsultasi hukum terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai saksi dan/atau tersangka
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak
Pasal 50
(1) Perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi Anak yang berkonflik dengan hukum
Relevance: 7% · Possibly relevant
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HUKUM ACARA PIDANA
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA I
Relevance: 6% · Possibly relevant
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 25
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik
Relevance: 5% · Possibly relevant
Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2011 tentang BANTUAN HUKUM
Pasal 15
tindak pidana atau disangka dan/atau didakwa melakukan tindak pidana. (2) Penyelenggara Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum di bidang pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk: a. Pertimbangan Hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi
Peraturan Badan Nomor 23 Tahun 2011 tentang PROSEDUR PENINDAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME
BERITA NEGARA No.759, 2011 KEPOLISIAN NEGARA RI. Tindak Pidana Terorisme. Penindakan. Prosedur. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN