PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

PERBAN Nomor 1 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Article 4

Correction

(1) Pemberian Bantuan Hukum dilakukan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon secara tertulis kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama dengan tembusan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit memuat: a. identitas Pemohon yang terdiri atas: 1. nama; 2. umur; 3. tempat dan tanggal lahir; 4. alamat; 5. unit kerja; 6. jabatan; dan 7. nomor telepon; b. uraian singkat pokok Masalah Hukum; dan c. dokumen yang berkenaan dengan Masalah Hukum. (3) Dalam hal pemberian Bantuan Hukum diperlukan untuk waktu yang mendesak, permohonan Bantuan Hukum dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau secara lisan yang selanjutnya disampaikan dengan permohonan tertulis. (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum disampaikan oleh unit kerja secara tertulis, permohonan paling sedikit memuat: a. nama pimpinan unit kerja; b. nama unit kerja; c. uraian singkat pokok Masalah Hukum; dan d. dokumen yang berkenaan dengan Masalah Hukum.

Article 5

(1) Berdasarkan pengajuan permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Biro Hukum dan Kerja Sama menindaklanjuti permohonan Bantuan Hukum. (2) Biro Hukum dan Kerja Sama merekomendasikan kepada Kepala Badan untuk menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum. (3) Penolakan permohonan Bantuan Hukum sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan; b. Pemohon mengajukan gugatan kepada Badan baik dalam perkara perdata maupun tata usaha negara; c. Pemohon pada tindak pidana khusus narkoba dan terorisme; d. Pemohon yang tidak kooperatif dalam menyediakan data/dokumen yang berkaitan dengan pokok persolan; e. berkas yang diusulkan tidak lengkap; dan/atau f. Pemohon sudah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai aparatur sipil negara dan Pegawai Lainnya diberhentikan tidak dengan hormat sebagai aparatur sipil negara dan Pegawai Lainnya.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

BAB III

BAB IV

Article 16

BAB V

Article 17

BAB VI

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB VII

Article 22

BAB VIII

Article 23

BAB IX

Article 24

BAB X

Article 25