Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1953 tentang PENERIMAAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG SUKARELA

UU Nomor 15 Tahun 1953

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

SYARAT-SYARAT PENERIMAAN

BAB III

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN

Article 3

Penerimaan anggota diselenggarakan oleh Menteri Pertahanan di dalam rangka sesuatu rencana yang telah ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG.

Article 4

PERATURAN PEMERINTAH mengatur tentang penyelenggaraan penerimaan mengenai: a. badan-badan Pemerintah atau Pembesar-pembesar yang diberi kewajiban untuk menyelenggarakan penerimaan; b. ikatan dinas yang bersifat sementara atau tetap; c. akibat-akibat daripada ikatan dinas tersebut pada huruf b yang berhubungan dengan kedudukan hukum anggota; d. cara-cara penyelenggaraan penerimaan.

BAB IV

HAK UNTUK MEMINTA KETERANGAN TENTANG PENOLAKAN PENERIMAAN

Article 5

Calon anggota yang merasa memenuhi syarat-syarat yang tersebut pada Pasal 2, tetapi tidak diterima, berhak membanding keputusan badan Pemerintah yang tersebut pada Pasal 4 huruf a kepada Menteri Pertahanan dan keputusan Menteri Pertahanan adalah keputusan yang terakhir.

BAB V

PENUTUP

Article 6

UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga 1 Januari 1953. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1953 WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMMAD HATTA MENTERI PERTAHANAN ai. ttd WILOPO Diundangkan pada tanggal 11 Juni 1953 MENTERI KEHAKIMAN, ttd LOEKMAN WIRIADINATA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1953 NOMOR 45

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

SYARAT-SYARAT PENERIMAAN

BAB III

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN

Article 3

Penerimaan anggota diselenggarakan oleh Menteri Pertahanan di dalam rangka sesuatu rencana yang telah ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG.