PP

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang TATA CARA KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN TEKNIS TERHADAP KEPOLISIAN KHUSUS, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA

PP Nomor 43 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 3. Kepolisian Khusus yang selanjutnya disingkat Polsus adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa UNDANG-UNDANG diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi Kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. 4. Anggota Kepolisian Khusus adalah Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tetap pada Badan Usaha Milik Negara yang oleh atau atas kuasa UNDANG-UNDANG diberi wewenang untuk melaksanakan Fungsi Kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. 5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup UNDANG-UNDANG yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. 6. Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa yang selanjutnya disingkat Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik INDONESIA. 7. Koordinasi adalah suatu hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi kepolisian atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan tugas dan kewenangan masing-masing. 8. Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan fungsi kepolisian terbatas yang dilakukan Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa oleh Kepolisian Negara Republik INDONESIA bersama instansi yang membawahi Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa. 9. Pembinaan Teknis Kepolisian yang selanjutnya disebut dengan Pembinaan Teknis adalah segala upaya, kegiatan dan tindakan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kemampuan teknis terhadap Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa.

BAB III

KOORDINASI

Article 7

Correction

Polri melakukan koordinasi dengan: a. instansi, lembaga, atau badan pemerintah/BUMN yang memiliki dan/atau membawahi Anggota Kepolisian Khusus; b. instansi, lembaga, atau badan pemerintah yang memiliki PPNS; atau c. instansi, badan, lembaga pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki Pam Swakarsa dan semua bentuk pengamanan swakarsa yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Article 8

Correction

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan dalam bidang operasional pengamanan, pencegahan dan penangkalan, serta penindakan nonyustisiil. (2) Koordinasi operasional di bidang pengamanan, pencegahan dan penangkalan, serta penindakan nonyustisiil dilaksanakan dengan cara: a. mengkaji dan/atau merumuskan perencanaan di bidang pengamanan, pencegahan dan penangkalan, serta penindakan nonyustisiil; dan b. pelaksanaan kegiatan bersama.

Article 9

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan operasional penyidikan. (2) Koordinasi di bidang operasional penyidikan dilaksanakan dengan cara: a. menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS serta meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing; c. memberikan bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan kepada PPNS; d. menerima berkas perkara hasil penyidikan dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menghadiri atau menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani oleh PPNS; f. menerima pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan dari PPNS dan diteruskan ke Penuntut Umum; g. tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS; dan h. menghadiri rapat berkala yang diselenggarakan oleh PPNS.

Article 10

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan melalui kegiatan: a. pemberdayaan potensi Pam Swakarsa; dan b. pembinaan sistem Pam Swakarsa. (2) Pemberdayaan potensi Pam Swakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara: a. merumuskan perencanaan pembentukan Pam Swakarsa; b. pelibatan Pam Swakarsa dalam kegiatan pengamanan; c. peningkatan aktivitas forum komunikasi Polri dengan Pam Swakarsa; dan d. optimalisasi Pemolisian Masyarakat (Polmas). (3) Pembinaan sistem Pam Swakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara: a. peningkatan kemampuan Sistem Keamanan Lingkungan; dan b. peningkatan kemampuan pengamanan dan patroli lingkungan.

BAB IV

PENGAWASAN

Article 11

Correction

Polri melaksanakan pengawasan bersama dengan pimpinan: a. instansi, lembaga, atau badan pemerintah/BUMN yang memiliki Anggota Kepolisian Khusus; b. instansi, lembaga, atau badan pemerintah yang memiliki PPNS; dan c. instansi, badan, lembaga pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki Pam Swakarsa dan semua bentuk pengamanan swakarsa yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Article 12

Correction

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan terhadap: a. pelaksanaan tugas dan Fungsi Kepolisian yang diemban oleh Polsus; b. kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pam Swakarsa dalam menjalankan Fungsi Kepolisian terbatas.

Article 13

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan Fungsi Kepolisian yang diemban oleh Polsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi: a. pengawasan di bidang teknis; dan b. pengawasan di bidang operasional. (2) Pengawasan di bidang teknis, meliputi: a. pendataan anggota Polsus; b. penerbitan kartu tanda anggota Polsus; c. pendataan senjata api dan amunisi yang digunakan Polsus; dan d. penggunaan dan penyimpanan senjata api dan amunisi. (3) Pengawasan di bidang operasional meliputi: a. evaluasi pelaksanaan tugas; dan b. supervisi bersama.

Article 14

Pengawasan terhadap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi: a. pelaksanaan gelar perkara; b. pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara; c. melaksanakan supervisi bersama kementerian/instansi yang memiliki PPNS atas permintaan pimpinan instansi PPNS; d. pendataan penanganan perkara oleh PPNS; atau e. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkala.

Article 15

(1) Pengawasan Pam Swakarsa pada instansi, badan, lembaga pemerintah atau nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi: a. pendataan Pam Swakarsa; b. pemberian kartu tanda anggota dan penggunaan seragam serta atribut bagi personel satuan pengamanan; c. pendataan senjata api, amunisi dan kelengkapannya; d. izin operasional badan usaha di bidang jasa pengamanan; dan e. operasionalisasi jasa pengamanan. (2) Pengawasan Pam Swakarsa yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi: a. pengamatan pelaksanaan pengamanan lingkungan; b. pencatatan data dan kegiatan pengamanan lingkungan; c. penerapan sistem pengamanan lingkungan; dan d. penggunaan peralatan pengamanan lingkungan.

BAB V

PEMBINAAN TEKNIS

Article 16

Correction

Polri melaksanakan Pembinaan teknis dengan: a. instansi, lembaga, atau badan pemerintah/BUMN yang memiliki dan/atau membawahi Anggota Kepolisian Khusus; b. instansi, lembaga, atau badan pemerintah yang memiliki dan/atau membawahi PPNS; dan c. instansi, badan, lembaga pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki Pam Swakarsa dan semua bentuk pengamanan swakarsa yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Article 17

Correction

(1) Pembinaan teknis terhadap Polsus dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi di bidang teknis kepolisian. (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. pendidikan dan latihan calon anggota Polsus; dan b. peningkatan kemampuan anggota Polsus. (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Article 18

(1) Pembinaan teknis terhadap PPNS dilaksanakan dengan cara meningkatkan kemampuan operasional penyidikan kepada PPNS. (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendidikan dan latihan PPNS; dan b. peningkatan kemampuan PPNS. (3) Peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan melalui penyegaran, pelatihan lanjutan teknis dan taktis penyidikan, dan seminar/workshop bidang penyidikan.

Article 19

(1) Pembinaan Teknis terhadap Pam Swakarsa yang ada pada instansi, badan, lembaga pemerintah atau nonpemerintah, melalui: a. pendidikan dan latihan personel Satuan Pengaman (Satpam); b. pelatihan Kelompok Masyarakat Sadar Keamanan Ketertiban Masyarakat; c. pendidikan dan latihan peningkatan kemampuan dan kompetensi petugas; d. pelatihan keterampilan penggunaan peralatan khusus pengamanan; e. penyegaran, dan seminar/workshop di bidang pengamanan, pencegahan dan penangkalan; dan f. bimbingan dan penyuluhan kesadaran hukum masyarakat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendidikan dan latihan peningkatan kemampuan dan kompetensi terhadap Pam Swakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang TATA CARA KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN TEKNIS TERHADAP KEPOLISIAN KHUSUS, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB IV

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB V

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB VI

Article 20

BAB VII

Article 21

Article 22