Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II

PP Nomor 10 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara INDONESIA II (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 72), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 5

(1) Perusahaan Penerbit SBSN INDONESIA II didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. (2) Perusahaan Penerbit SBSN INDONESIA II dapat menerbitkan SBSN lebih dari satu kali penerbitan. 2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 14

Anggota dewan direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara. 3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 17

(1) Perusahaan Penerbit SBSN INDONESIA II wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penerbitan SBSN kepada Menteri. (2) Perusahaan Penerbit SBSN INDONESIA II wajib menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.

Article II

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.