PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penggunaan Mesin Produksi Buatan Dalam Negeri Dalam Rangka Pemanfaatan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Produksi

PERMEN Nomor 82 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Mesin adalah setiap mesin, permesinan, alat perlengkapan instalasi pabrik, peralatan atau perkakas, dalam keadaan terpasang atau terlepas yang digunakan untuk pembangunan atau pengembangan industri yang terkait dengan kegiatan industri, tidak termasuk suku cadang dan komponen. 2. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 3. Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di INDONESIA. 4. Surat Keterangan adalah surat yang berisi pernyataan nilai penggunaan dan komposisi Mesin produksi buatan dalam negeri. 5. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa. 6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas, adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, dan pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri. 8. Lembaga Verifikasi Independen yang selanjutnya disingkat LVI adalah lembaga independen yang ditunjuk untuk melakukan penghitungan nilai TKDN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 10. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk membina dan mengembangkan Industri Mesin di lingkungan Kementerian Perindustrian. 11. Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk membina dan mengembangkan Industri Mesin di lingkungan Kementerian Perindustrian.

BAB II

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN

Article 4

Correction

(1) Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas. (2) Permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah: a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas; b. Perizinan Berusaha; c. hasil penghitungan nilai TKDN yang diterbitkan oleh LVI; d. bukti pembangunan atau pengembangan Industri dalam rangka penanaman modal berupa tangkapan layar (screen capture) perubahan kapasitas dari sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik; e. alur proses produksi sesuai dengan ruang lingkup proyek pembangunan atau pengembangan Industri dalam rangka penanaman modal; dan f. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan.

Article 5

(1) Berdasarkan permohonan penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen yang diajukan. (2) Dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menugaskan Direktur.

Article 6

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan tidak sesuai, permohonan dikembalikan secara elektronik melalui SIINas ke Perusahaan Industri untuk dilakukan perbaikan. (2) Dalam hal Perusahaan Industri tidak melakukan perbaikan permohonan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan ditolak secara otomatis.

Article 7

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan Surat Keterangan atau penolakan penerbitan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja secara elektronik melalui SIINas. (2) Penerbitan Surat Keterangan atau penolakan penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian rencana pengembangan investasi dengan Mesin yang dilakukan penghitungan nilai TKDN. (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal dengan menggunakan tanda tangan elektronik.

Article 8

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit memuat informasi: a. identitas Perusahaan Industri yang mencakup nama dan alamat perusahaan, bidang usaha perusahaan, nomor induk berusaha, dan nomor pokok wajib pajak; b. nilai TKDN penggunaan Mesin produksi buatan dalam negeri; c. nomor dokumen hasil penghitungan nilai TKDN yang diterbitkan oleh LVI; d. tanggal Surat Keterangan; dan e. nama dan jabatan pejabat yang menandatangani Surat Keterangan.

Article 9

Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) proyek pembangunan atau pengembangan Industri dalam rangka penanaman modal.

Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penggunaan Mesin Produksi Buatan Dalam Negeri Dalam Rangka Pemanfaatan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Produksi

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 12

Article 13

BAB V

Article 14

BAB VI

Article 15

Article 16