PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2022 tentang PENYEDIAAN MINYAK GORENG CURAH UNTUK KEBUTUHAN MASYARAKAT, USAHA MIKRO, DAN USAHA KECIL DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

PERMEN Nomor 8 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENYEDIAAN MINYAK GORENG CURAH

Article 2

Correction

Penyediaan Minyak Goreng Curah bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan dan kestabilan harga Minyak Goreng Curah yang terjangkau oleh masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil.

Article 3

Correction

(1) Penyediaan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan. (2) Jangka waktu penyediaan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Menteri berdasarkan rapat koordinasi komite pengarah BPDPKS.

Article 4

Pelaku Usaha wajib turut serta dalam penyediaan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Article 5

(1) Dalam menyediakan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pelaku Usaha harus melakukan pendaftaran secara online melalui SIINas. (2) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus mengisi data pada laman SIINas. (3) Data yang harus diisi dalam laman SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa: a. nama perusahaan; b. nomor pokok wajib pajak; c. perizinan berusaha; d. kapasitas produksi; e. rencana produksi; f. rencana penggunaan bahan baku crude palm oil; dan g. rencana distribusi. (4) Rencana distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g paling sedikit memuat informasi: a. jumlah Minyak Goreng Curah yang akan didistribusikan; b. profil jaringan distribusi; c. lokasi tujuan distribusi di kabupaten/kota; dan d. waktu pelaksanaan distribusi.

Article 6

(1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen pendaftaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha. (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk tim teknis. (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur: a. Direktorat Jenderal Industri Agro; dan b. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. (4) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal: a. memberikan nomor registrasi kepada Pelaku Usaha melalui SIINas dalam hal pendaftaran telah lengkap dan benar; atau b. menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan pendaftaran tidak diterima kepada Pelaku Usaha melalui SIINas dalam hal pendaftaran tidak lengkap dan/atau tidak benar. (5) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan bukti penetapan sebagai penyedia Minyak Goreng Curah. (6) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mencetak penetapan sebagai penyedia Minyak Goreng Curah melalui laman SIINas. (7) Pemberian nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pendaftaran Pelaku Usaha dinyatakan diterima oleh SIINas. (8) Nomor registrasi sebagai bukti penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Direktur Utama BPDPKS melalui sistem elektronik. (9) Penyampaian nomor registrasi kepada Direktur Utama BPDPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai dengan draf perjanjian pembiayaan penyediaan Minyak Goreng Curah yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pelaku Usaha. (10) Direktur Utama BPDPKS menandatangani perjanjian pembiayaan penyediaan Minyak Goreng Curah dengan Pelaku Usaha paling lama 5 (lima) hari kerja sejak mendapatkan nomor registrasi dan draf perjanjian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Article 7

Pelaku Usaha yang telah memperoleh nomor registrasi dan melakukan perjanjian pembiayaan penyediaan dengan BPDPKS: a. wajib menyediakan dan mendistribusikan Minyak Goreng Curah bagi kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil; dan b. dilarang mendistribusikan Minyak Goreng Curah ke industri besar atau industri menengah, mengemas ulang, dan/atau mengekspor Minyak Goreng Curah.

Article 8

(1) Distribusi Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui: a. jaringan distribusi Pelaku Usaha; dan/atau b. badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh Menteri. (2) Mekanisme distribusi Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB Kedua

Tata Cara Penyediaan Minyak Goreng Curah

Article 5

Correction

(1) Dalam menyediakan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pelaku Usaha harus melakukan pendaftaran secara online melalui SIINas. (2) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus mengisi data pada laman SIINas. (3) Data yang harus diisi dalam laman SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa: a. nama perusahaan; b. nomor pokok wajib pajak; c. perizinan berusaha; d. kapasitas produksi; e. rencana produksi; f. rencana penggunaan bahan baku crude palm oil; dan g. rencana distribusi. (4) Rencana distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g paling sedikit memuat informasi: a. jumlah Minyak Goreng Curah yang akan didistribusikan; b. profil jaringan distribusi; c. lokasi tujuan distribusi di kabupaten/kota; dan d. waktu pelaksanaan distribusi.

Article 6

(1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen pendaftaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha. (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk tim teknis. (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur: a. Direktorat Jenderal Industri Agro; dan b. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. (4) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal: a. memberikan nomor registrasi kepada Pelaku Usaha melalui SIINas dalam hal pendaftaran telah lengkap dan benar; atau b. menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan pendaftaran tidak diterima kepada Pelaku Usaha melalui SIINas dalam hal pendaftaran tidak lengkap dan/atau tidak benar. (5) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan bukti penetapan sebagai penyedia Minyak Goreng Curah. (6) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mencetak penetapan sebagai penyedia Minyak Goreng Curah melalui laman SIINas. (7) Pemberian nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pendaftaran Pelaku Usaha dinyatakan diterima oleh SIINas. (8) Nomor registrasi sebagai bukti penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Direktur Utama BPDPKS melalui sistem elektronik. (9) Penyampaian nomor registrasi kepada Direktur Utama BPDPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai dengan draf perjanjian pembiayaan penyediaan Minyak Goreng Curah yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pelaku Usaha. (10) Direktur Utama BPDPKS menandatangani perjanjian pembiayaan penyediaan Minyak Goreng Curah dengan Pelaku Usaha paling lama 5 (lima) hari kerja sejak mendapatkan nomor registrasi dan draf perjanjian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Article 7

Pelaku Usaha yang telah memperoleh nomor registrasi dan melakukan perjanjian pembiayaan penyediaan dengan BPDPKS: a. wajib menyediakan dan mendistribusikan Minyak Goreng Curah bagi kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil; dan b. dilarang mendistribusikan Minyak Goreng Curah ke industri besar atau industri menengah, mengemas ulang, dan/atau mengekspor Minyak Goreng Curah.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2022 tentang PENYEDIAAN MINYAK GORENG CURAH UNTUK KEBUTUHAN MASYARAKAT, USAHA MIKRO, DAN USAHA KECIL DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kesatu

Article 2

Article 3

Article 4

BAB Kedua

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 12

Article 13

BAB V

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB VI

Article 18