Peraturan Menteri Nomor m-hh-03-dl-03-02 Tahun 2010 tentang KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

(1) Pengembangan SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertujuan meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. Perencanaan pengembangan sumber daya manusia; b. Pendidikan dan pelatihan; c. Assessment Center dan sistem informasi sumber daya manusia berbasis kompetensi.

Pengembangan SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh BPSDM.

Sistem manajemen SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berbasis kompetensi meliputi: a. perencanaan sumber daya manusia; b. rekrutmen dan seleksi; c. pengembangan sumber daya manusia; d. penilaian kinerja; e. imbalan; f. karir dan promosi; dan g. terminasi.

(1) Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi: a. kompetensi dasar; dan b. kompetensi bidang. (2) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki oleh setiap pejabat struktural. (3) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. integritas; b. kepemimpinan; c. perencanaan dan pengorganisasian; d. kerjasama; dan e. fleksibilitas. (4) Kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki oleh setiap pejabat struktural sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. (5) Kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari kompetensi yang tersedia dalam kamus kompetensi jabatan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, dengan jumlah antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) kompetensi.

Diklat merupakan searana untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

(1) Ealuasi pelaksanaan Pengembangan SDM Kementeria Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. (2) Dalam rangka evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Hukum dan HAM membentuk Tim Evaluasi yang dipimpin oleh Kepala BPSDM. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan Pengembangan SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.