PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikasi Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

PERMEN Nomor 16 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 2. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Article 2

Article 3

Correction

(1) Dalam rangka mendapatkan sertifikat cara penanganan ikan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha oleh direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sosialisasi; b. bimbingan teknis; c. fasilitasi; dan/atau d. pemeriksaan lapangan. (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat kelaikan kapal perikanan. (4) Dalam rangka mendapatkan sertifikat cara pembenihan ikan yang baik, sertifikat cara budi daya ikan yang baik, sertifikat cara pembuatan pakan ikan yang baik, sertifikat cara pembuatan obat ikan yang baik, dan sertifikat cara distribusi obat ikan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf f dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha oleh direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya. (5) Pembinaan kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa: a. sosialisasi; b. bimbingan teknis; c. fasilitasi; dan/atau d. pemeriksaan lapangan. (6) Dalam rangka mendapatkan sertifikat kelayakan pengolahan, sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu/hazard analysis critical control point, dan sertifikat penerapan distribusi ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g sampai dengan huruf i dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha oleh direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa: a. sosialisasi; b. bimbingan teknis; c. penyuluhan; d. fasilitasi; dan/atau e. pemeriksaan lapangan. (8) Hasil Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa: a. rekomendasi kelayakan pengolahan yang diterbitkan oleh direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan berdasarkan rekomendasi kelayakan pengolahan dari pembina mutu di daerah; b. manual hazard analysis critical control point; atau c. laporan hasil penilaian. (9) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (6) dapat melibatkan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikasi Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Article 1

Article 2

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7