Peraturan Menteri Nomor p-50-menhut-ii-2013 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.29/MENHUT-II/2010 TENTANG RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DALAM HUTAN TANAMAN INDUSTRI SAGU

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 29/Menhut-II/2010 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri Sagu (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2010, Nomor 313), diubah sebagai berikut: 1. Diantara angka 15 dan 16 Pasal 1 disisipkan angka baru yaitu angka 15a dan angka 15b, yang berbunyi sebagai berikut:

15a. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan 15b. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Usaha Kehutanan. 2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

(1) Usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu disusun oleh GANISPHPL-TC atau GANISPHPL-CANHUT dan ditandatangani/disetujui oleh Direksi perusahaan pemegang IUPHHBK-HTI Sagu. (2) Pedoman penyusunan RKTUPHHBK-HTI Sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 29/Menhut- II/2010. 3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

www.djpp.kemenkumham.go.id (1) Usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu yang izinnya diberikan oleh Bupati/Walikota diajukan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk dinilai dan disahkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya Usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala UPT. (2) Usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu yang izinnya diberikan oleh Gubernur atau Menteri diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk dinilai dan disahkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu dengan tembusan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan Kepala UPT. (3) Pengesahan RKTUPHHBK-HTI Sagu meliputi penetapan TPn, TPK/Logpond, pemasukan dan penggunaan peralatan dan trace jalan. (4) Pengesahan RKTUPHHBK-HTI Sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan. 4. Ketentuan

(1) Dalam hal Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak mengesahkan usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), maka usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu dapat dipergunakan sebagai RKT sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan membuat Pakta Integritas sebagaimana format lampiran Peraturan ini. (2) Dalam hal Kepala Dinas Provinsi tidak mengesahkan usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu dapat dipergunakan sebagai RKT sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan membuat Pakta Integritas sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran Peraturan ini. (3) Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2013xxx MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, td. ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2013 xxx MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.50/Menhut-II/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.29/MENHUT-II/2010 TENTANG RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DALAM HUTAN TANAMAN INDUSTRI SAGU. PAKTA INTEGRITAS Saya, (Nama), (Jabatan) dengan ini menyatakan sebagai berikut : 1. Menggunakan segala potensi yang saya miliki untuk mempercepat pembangunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (HTI) Sagu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Berperan secara pro-aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 3. Melindungi saksi yang menyampaikan informasi penyimpangan pelaksanaan Pakta Integritas ini. 4. Melibatkan Lembaga Independen untuk memantau penerapan Pakta Integritas ini; dan 5. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya. ............, .............................20..... Menyaksikan Pembuat Pernyataan, (Jabatan Atasan Pembuat Pakta Integritas) (N a m a) (N a m a) MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN www.djpp.kemenkumham.go.id