PERDA

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR14 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAHKEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARADAN PIHAK KETIGA

PERDA Nomor 10 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 59), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 2 pada Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Article 1

Article 9

Correction

(1) Penyertaan Modal kepada BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga sejak pendirian sampai dengan Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp3.409.229.612.791,00 (tiga trilyun empat ratus sembilan milyar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) dari modal dasar yang telah ditetapkan sebesar Rp11.658.840.000.000,00 (sebelas trilyun enam ratus lima puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah). (2) Rincian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : a. Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah sebesar Rp31.861.846.791,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) dari modal dasar sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah); b. Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp87.085.000.000,00 (delapan puluh tujuh milyar delapan puluh lima juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah); c. Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah sebesar Rp849.392.000.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu trilyun lima ratus milyar rupiah); d. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp1.670.289.000.000,00 (satu trilyun enam ratus tujuh puluh milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima trilyun rupiah); e. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan sebesar Rp374.170.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp2.864.000.000.000,00 (dua trilyun delapan ratus enam puluh empat milyar rupiah); f. Perusahaan Perseroan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp176.550.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp.924.840.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah); g. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Dearah Jawa Tengah sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh milyar rupiah) dari modal dasar sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah); h. Perseroan Terbatas Sarana Patra Hulu Cepu Rp10.223.766.000,00 (sepuluh milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari modal dasar sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah); i. Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan sebesar Rp39.252.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); j. Perseroan Terbatas Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) sebesar Rp10.446.000.000,00 (sepuluh milyar empat ratus empat puluh enam juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); k. Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp19.960.000.000,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah). 5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) pada Pasal 10 diubah, ayat (3) dan ayat (4) pada Pasal 10 dihapus, serta ditambahkan 3 (tiga) ayat baru pada Pasal 10 yaitu ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR14 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAHKEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARADAN PIHAK KETIGA

Article I

Article 1

Article I

Article 1

Article 4

Article 5A

Article 5B

Article 9

Article 10

Article 10A

Article II