PERBAN

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Gizi Nasional

PERBAN Nomor 9 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disebut BGN adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh PRESIDEN untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional. 2. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Badan Gizi Nasional. 4. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 5. Satuan Tugas adalah unit yang dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan BGN. 6. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. 7. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 8. Penjaminan Kualitas adalah suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka untuk meyakinkan apakah pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP telah sesuai dengan acuan nasional, kebijakan, strategi dan standar yang ditetapkan oleh BGN. 9. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan organisasi atau proyek. 10. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan tugas pengawasan secara efektif, yang ditunjang oleh kapasitas, kewenangan, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) serta didukung oleh struktur tata kelola, praktik profesional, dan sistem yang memadai. 11. Kepala BGN yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur Pimpinan BGN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BGN. 12. Inspektorat Utama adalah unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pengawasan Intern di lingkungan BGN. 13. Inspektur Utama adalah Inspektur Utama BGN. 14. Pegawai di Lingkungan BGN yang selanjutnya disebut Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan BGN.

BAB II

ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Article 2

Correction

(1) Kepala bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan BGN. (2) Sekretaris Utama mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan BGN. (3) Pimpinan unit kerja melaksanakan penyelenggaraan SPIP di unit kerja masing-masing. (4) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menerapkan unsur SPIP secara konsisten dan berkelanjutan.

Article 3

Correction

(1) Dalam penyelenggaraan SPIP dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP yang terdiri atas: a. Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Badan; dan b. Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP unit kerja. (2) Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala. (3) Susunan keanggotaan Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP paling sedikit terdiri atas: a. penanggung jawab; b. ketua; c. sekretaris; dan d. tim kerja. (4) Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP di unit kerja masing-masing; b. melakukan koordinasi dengan instansi pembina SPIP; c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern pada unit kerja masing-masing; dan d. melaporkan secara berkala hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern kepada pimpinan unit kerja.

Article 4

(1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP dilakukan pada seluruh unit kerja. (2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sosialisasi; b. peningkatan kompetensi; c. pemantauan secara berkelanjutan; dan d. pembimbingan dan konsultasi. (3) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Sekretaris Utama. (4) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Inspektur Utama.

Article 5

(1) Unsur-unsur SPIP yang diterapkan di lingkungan BGN meliputi: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern. (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 6

(1) Penyelenggaraan SPIP diintegrasikan pada semua kegiatan yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pada tingkat Badan dan unit kerja. (2) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Article 7

(1) Laporan penyelenggaraan SPIP Badan dan unit kerja disusun setiap triwulan dan tahun. (2) Laporan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. laporan SPIP Badan disampaikan kepada Kepala dengan tembusan Inspektur Utama; dan b. laporan SPIP unit kerja disampaikan kepada pimpinan unit kerja dengan tembusan kepada Sekretaris Utama dan Inspektur Utama.

Article 8

(1) Laporan penyelenggaraan SPIP unit kerja tahunan disampaikan paling lambat pada minggu kedua Januari tahun berikutnya. (2) Sekretaris Utama mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan SPIP Badan tahunan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Article 9

Penilaian atas Maturitas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan BGN terdiri atas: a. penilaian mandiri; dan b. Penjaminan Kualitas.

Article 10

(1) Sekretariat Utama mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP. (2) Pelaksanaan penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penugasan dari Sekretaris Utama.

Article 11

(1) Inspektorat Utama mengoordinasikan pelaksanaan Penjaminan Kualitas. (2) Pelaksanaan Penjaminan Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penugasan dari Inspektur Utama.

Article 12

Rincian Penyelenggaraan SPIP di lingkungan BGN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Article 13

Correction

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2025 KEPALA BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Œ DADAN HINDAYANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL RINCIAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL KATA PENGANTAR Pedoman “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah” ini disusun berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH tersebut. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari 5 (lima) unsur, yaitu: 1) Lingkungan pengendalian; 2) Penilaian Risiko; 3) Kegiatan Pengendalian; 4) Informasi Komunikasi; 5) Pemantauan dan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern tersebut merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (Sumber Daya Manusia) di dalam organisasi yang membentuk Lingkungan Pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah. Dalam rangka memberikan keseragaman, maka perlu disusun pedoman Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan Gizi Nasional. Pedoman ini diharapkan mampu mendapatkan nilai maturitas SPIP yang memadai Badan Gizi Nasional dan meningkatkan kualitas pemahaman Aparatur Sipil Negara pada setiap Satuan Kerja serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Jakarta, 22 Desember 2025 Inspektur Utama Jimmy Alexander Adirman DAFTAR ISI

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Gizi Nasional

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB III

Article 13

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI