PERBAN

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

PERBAN Nomor 8 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB Ketujuh

dan

BAB Kedelapan

disisipkan 2 (dua) Bagian yakni Bagian Ketujuh A, yang terdiri dari 6 (enam) pasal yakni Pasal 16C sampai dengan pasal 16H dan Bagian Ketujuh B, yang terdiri

BAB Ketujuh

A Upaya Hukum

Article 16C

BAB Ketujuh

B Tata Kelola Administrasi Perkara secara Elektronik

Article 16I

Correction

(1) Panitera Pengadilan berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran perkara secara elektronik. (2) Kepaniteraan Pengadilan melakukan pencatatan dan perekaman informasi perkara melalui SIP. (3) Informasi perkara yang ada di dalam SIP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register dan buku kas keuangan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 16J

Correction

(1) Panitera sidang melaksanakan proses minutasi berkas persidangan berdasarkan Dokumen Elektronik yang tersimpan pada SIP. (2) Ketentuan mengenai susunan berkas persidangan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 16K

(1) Pengadilan yang telah sepenuhnya menerapkan pencatatan register dan buku kas keuangan perkara secara elektronik dalam SIP, berdasarkan penetapan Direktorat Jenderal Badan Peradilan masing-masing: a. tidak perlu mengisi dan menggunakan buku register perkara dan buku kas keuangan perkara; b. harus menyampaikan laporan perkara secara elektronik; dan c. harus melakukan audit perkara secara periodik. (2) Pelaporan dan audit perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 16L

(1) Pengadilan menerima informasi, data, dan Dokumen Elektronik terkait perkara serta mengelolanya secara terpadu melalui SIP. (2) Kepaniteraan pengadilan mengarsipkan data dan Dokumen Elektronik secara terpadu terkait dengan perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

Article 16M

Standar format dokumen elektronik yang diunggah oleh Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna Lain ke SIP ditetapkan Ketua Mahkamah Agung.

Article II

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2022 KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD SYARIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB Ketujuh

Article 16C

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB Ketujuh

Article 16C

Article 16D

Article 16E

Article 16F

Article 16G

Article 16H

BAB Ketujuh

Article 16I

Article 16J

Article 16K

Article 16L

Article 16M

Article II