PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

PERBAN Nomor 1 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB 3

Wakil Kepala

Article 10

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala dibantu oleh seorang Wakil Kepala. (2) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (3) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BRIN, dengan rincian sebagai berikut: a. mewakili Kepala apabila Kepala berhalangan; b. membantu Kepala dalam perumusan kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan BRIN; c. membantu Kepala dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya dan OR di lingkungan BRIN; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Article 11

(1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Article 12

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BRIN.

Article 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a. pengintegrasian sistem penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan; b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi BRIN; c. pengelolaan hubungan masyarakat, keprotokolan, dan pengamanan; d. pelaksanaan kerja sama dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi BRIN; e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; f. pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BRIN; g. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan produk hukum dan advokasi hukum; h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; i. manajemen aparatur sipil negara BRIN; dan j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Article 14

Susunan organisasi Sekretariat Utama terdiri atas: a. Biro Perencanaan dan Keuangan; b. Biro Hukum dan Kerja Sama; c. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia; d. Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan; dan e. Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan.

Article 15

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, dan pengelolaan keuangan.

Article 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program, kegiatan, rencana strategis, dan anggaran; b. pengoordinasian dan pembiayaan sumber daya riset dan inovasi; c. pengoordinasian dan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja; d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan verifikasi dan perbendaharaan; e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Article 17

Susunan organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 18

Biro Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembentukan peraturan perundang- undangan, penyusunan produk hukum lainnya, advokasi hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, dan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama.

Article 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Biro Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian dan pembentukan peraturan perundang-undangan, serta evaluasi peraturan perundang-undangan; b. pengoordinasian dan penyusunan produk hukum lainnya; c. pengoordinasian dan pelaksanaan advokasi hukum; d. penyediaan dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum e. pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama; f. penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan dan implementasi kerja sama; g. penyediaan dan pengelolaan informasi kerja sama; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Article 20

Susunan organisasi Biro Hukum dan Kerja Sama terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 21

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan BRIN.

Article 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: a. penataan organisasi dan tata laksana; b. pengoordinasian dan pelaksanaan reformasi birokrasi; c. perencanaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; d. pengembangan karier dan mutasi; e. pelaksanaan penilaian kinerja; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Article 23

Susunan organisasi Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 24

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan teknis dan administrasi barang milik negara, pengelolaan barang milik negara, pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BRIN.

Article 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan teknis dan administrasi barang milik negara; b. pengelolaan barang milik negara; c. pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BRIN; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Article 26

Susunan organisasi Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 27

Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan komunikasi publik, urusan kerumahtanggaan dan ketatausahaan, kearsipan, keprotokolan, dan fasilitasi Dewan Pengarah.

Article 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan media; b. pengelolaan dan pengemasan informasi publik; c. pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan antarlembaga; d. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; e. pelaksanaan kearsipan; f. pelaksanaan keprotokolan; g. pelaksanaan fasilitasi Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Article 29

Susunan organisasi Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan terdiri atas: a. Bagian Rumah Tangga; b. Bagian Kesekretariatan; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 30

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

BAB 4

Sekretariat Utama

Article 11

(1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Article 12

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BRIN.

Article 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a. pengintegrasian sistem penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan; b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi BRIN; c. pengelolaan hubungan masyarakat, keprotokolan, dan pengamanan; d. pelaksanaan kerja sama dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi BRIN; e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; f. pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BRIN; g. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan produk hukum dan advokasi hukum; h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; i. manajemen aparatur sipil negara BRIN; dan j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Article 14

Susunan organisasi Sekretariat Utama terdiri atas: a. Biro Perencanaan dan Keuangan; b. Biro Hukum dan Kerja Sama; c. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia; d. Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan; dan e. Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan.

Article 15

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, dan pengelolaan keuangan.

Article 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program, kegiatan, rencana strategis, dan anggaran; b. pengoordinasian dan pembiayaan sumber daya riset dan inovasi; c. pengoordinasian dan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja; d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan verifikasi dan perbendaharaan; e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Article 17

Susunan organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 18

Biro Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembentukan peraturan perundang- undangan, penyusunan produk hukum lainnya, advokasi hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, dan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama.

Article 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Biro Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian dan pembentukan peraturan perundang-undangan, serta evaluasi peraturan perundang-undangan; b. pengoordinasian dan penyusunan produk hukum lainnya; c. pengoordinasian dan pelaksanaan advokasi hukum; d. penyediaan dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum e. pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama; f. penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan dan implementasi kerja sama; g. penyediaan dan pengelolaan informasi kerja sama; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Article 20

Susunan organisasi Biro Hukum dan Kerja Sama terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 21

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan BRIN.

Article 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: a. penataan organisasi dan tata laksana; b. pengoordinasian dan pelaksanaan reformasi birokrasi; c. perencanaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; d. pengembangan karier dan mutasi; e. pelaksanaan penilaian kinerja; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Article 23

Susunan organisasi Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 24

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan teknis dan administrasi barang milik negara, pengelolaan barang milik negara, pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BRIN.

Article 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan teknis dan administrasi barang milik negara; b. pengelolaan barang milik negara; c. pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BRIN; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Article 26

Susunan organisasi Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 27

Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan komunikasi publik, urusan kerumahtanggaan dan ketatausahaan, kearsipan, keprotokolan, dan fasilitasi Dewan Pengarah.

Article 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan media; b. pengelolaan dan pengemasan informasi publik; c. pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan antarlembaga; d. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; e. pelaksanaan kearsipan; f. pelaksanaan keprotokolan; g. pelaksanaan fasilitasi Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Article 29

Susunan organisasi Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan terdiri atas: a. Bagian Rumah Tangga; b. Bagian Kesekretariatan; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 30

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BRIN menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi perencanaan pembangunan nasional berdasarkan hasil kajian ilmiah dengan berpedoman pada nilai Pancasila; b. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan; c. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, dan pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur riset dan inovasi, fasilitasi riset dan inovasi, dan pemanfaatan riset dan inovasi; d. pengintegrasian sistem penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan; e. penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan; f. pengawasan dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara menyeluruh dan berkelanjutan; g. pelaksanaan koordinasi pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang dihasilkan oleh kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi; h. pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan; i. pelaksanaan penelitian, pengembangan, invensi, dan inovasi kebijakan yang mengakui, menghormati, mengembangkan dan melestarikan keanekaragaman pengetahuan tradisional, kearifan lokal, sumber daya alam hayati dan nirhayati, serta budaya sebagai bagian dari identitas bangsa; j. pemberian fasilitasi, bimbingan teknis, pembinaan, dan supervisi serta pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan; k. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA; l. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BRIN; m. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BRIN; dan n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh PRESIDEN.