Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 yang selanjutnya disebut Desain Besar 2011-2025 adalah dokumen perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan negara mengikuti RPJP Nasional.
2. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan program
pengelolaan perbatasan negara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun
2024. 3.
Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2021, yang selanjutnya disebut Renaksi Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan perbatasan negara tahunan.
4. Wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
5. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah INDONESIA dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
8. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
9. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut BNPP adalah Badan Nasional Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Rincian indikasi pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri atas:
a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp.3.842.453.283.679,- (tiga triliun delapan ratus empat puluh dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
b. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp.1.544.552.000.000,- (satu triliun lima ratus empat puluh empat miliar lima ratus lima puluh dua juta rupiah);
c. Kementerian Pertahanan sebesar Rp.545.313.239.000,- (lima ratus empat puluh lima miliar tiga ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
d. Kementerian Sosial sebesar Rp.475.464.325.000,- (empat ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
e. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.408.457.616.775,- (empat ratus delapan miliar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
f. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar
Rp.279.185.826.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
g. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp.276.306.301.200,- (dua ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus enam juta tiga ratus satu ribu dua ratus rupiah);
h. Kementerian Pertanian sebesar Rp.255.493.853.000,- (dua ratus lima puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
i. Kementerian Perhubungan sebesar Rp.253.470.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah); catatan: perubahan menyusul
j. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp.241.946.735.000,- (dua ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
k. Kementerian Kesehatan sebesar Rp.237.009.922.884,- (dua ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
l. Badan Keamanan Laut sebesar Rp.126.358.727.000,- (seratus dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
m. Kementerian Perindustrian sebesar Rp.91.681.960.967,- (sembilan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
n. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp.85.405.147.108,- (delapan puluh lima miliar empat ratus lima juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan rupiah);
o. Kementerian Perdagangan sebesar Rp.63.500.000.000,- (enam puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah);
p. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar
Rp.61.365.000.000,- (enam puluh satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);
q. Badan Narkotika Nasional sebesar Rp.45.744.501.000,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah);
r. Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp.42.158.150.000,- (empat puluh dua miliar seratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
s. Badan Informasi Geospasial sebesar Rp.19.465.834.000,- (sembilan belas miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
t. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp.13.149.718.000,- (tiga belas miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);
u. Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp.12.624.134.000,- (dua belas miliar enam ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
v. Kementerian Keuangan sebesar Rp.10.813.610.000,- (sepuluh miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
w. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp.9.646.880.000,- (sembilan miliar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
x. Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebesar Rp.9.513.859.000,- (sembilan miliar lima ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
y. Badan Perlindungan Pekerja Migran INDONESIA sebesar Rp.6.552.172.000,- (enam miliar lima ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
z. Kepolisian Negara
sebesar Rp.3.733.006.000,- (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ribu rupiah);
aa. Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebesar
Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
bb. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebesar Rp.1.064.380.000,- (satu miliar enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); dan cc. Badan Pusat Statistik sebesar Rp.122.520.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah.
(1) Rincian alokasi indikasi pendanaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, meliputi:
a. Provinsi Aceh sebesar Rp.131.384.811.817,- (seratus tiga puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
b. Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.75.316.161.388,- (tujuh puluh lima miliar tiga ratus enam belas juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);
c. Provinsi Riau sebesar Rp.298.651.169.774,- (dua ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);
d. Provinsi Kepulauan Riau sebesar
Rp.722.740.365.481,- (tujuh ratus dua puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah);
e. Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.1.430.015.842.229,- (satu triliun empat ratus tiga puluh miliar lima belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);
f. Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.480.237.981.060,- (empat ratus delapan puluh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam puluh rupiah);
g. Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp.1.932.749.263.492,- (satu triliun sembilan ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
h. Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.846.676.371.473,- (delapan ratus empat puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
i. Provinsi Gorontalo sebesar Rp.24.867.804.218,- (dua puluh empat miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu dua ratus delapan belas rupiah);
j. Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp.81.560.905.468,- (delapan puluh satu miliar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);
k. Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp.219.723.737.316,- (dua ratus sembilan belas miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam belas rupiah);
l. Provinsi Maluku sebesar Rp.652.188.920.037,-
(enam ratus lima puluh dua miliar seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga puluh tujuh rupiah);
m. Provinsi Maluku Utara sebesar Rp.225.819.145.046,- (dua ratus dua puluh lima miliar delapan ratus Sembilan belas juta seratus empat puluh lima ribu empat puluh enam rupiah);
n. Provinsi Papua sebesar Rp.1.031.487.728.483,- (satu triliun tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
o. Provinsi Papua Barat sebesar Rp.88.801.833.332,- (delapan puluh delapan miliar delapan ratus satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
(2) Rincian alokasi indikasi pendanaan lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, meliputi:
a. Kementerian Pertahanan sebesar Rp.526.366.934.000,- (lima ratus dua puluh enam miliar tiga ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
b. Badan Keamanan Laut sebesar Rp.126.358.727.000,- (seratus dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
c. Badan Narkotika Nasional sebesar Rp.45.744.501.000,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah);
d. Badan Informasi Geospasial sebesar Rp.13.236.000.000,- (tiga belas miliar dua ratus tiga puluh enam juta rupiah);
e. Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp.9.474.134.000,- (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
f. Kepolisian Negara
sebesar
Rp.576.845.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
g. Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah); dan
h. Badan Pusat Statistik sebesar Rp.122.520.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah).