Correct Article 9
PERBAN Nomor 4 Tahun 2021 | Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2021 tentang RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2021
Current Text
(1) Rincian alokasi indikasi pendanaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, meliputi:
a. Provinsi Aceh sebesar Rp.131.384.811.817,- (seratus tiga puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
b. Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.75.316.161.388,- (tujuh puluh lima miliar tiga ratus enam belas juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);
c. Provinsi Riau sebesar Rp.298.651.169.774,- (dua ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);
d. Provinsi Kepulauan Riau sebesar
Rp.722.740.365.481,- (tujuh ratus dua puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah);
e. Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.1.430.015.842.229,- (satu triliun empat ratus tiga puluh miliar lima belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);
f. Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.480.237.981.060,- (empat ratus delapan puluh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam puluh rupiah);
g. Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp.1.932.749.263.492,- (satu triliun sembilan ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
h. Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.846.676.371.473,- (delapan ratus empat puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
i. Provinsi Gorontalo sebesar Rp.24.867.804.218,- (dua puluh empat miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu dua ratus delapan belas rupiah);
j. Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp.81.560.905.468,- (delapan puluh satu miliar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);
k. Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp.219.723.737.316,- (dua ratus sembilan belas miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam belas rupiah);
l. Provinsi Maluku sebesar Rp.652.188.920.037,-
(enam ratus lima puluh dua miliar seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga puluh tujuh rupiah);
m. Provinsi Maluku Utara sebesar Rp.225.819.145.046,- (dua ratus dua puluh lima miliar delapan ratus Sembilan belas juta seratus empat puluh lima ribu empat puluh enam rupiah);
n. Provinsi Papua sebesar Rp.1.031.487.728.483,- (satu triliun tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
o. Provinsi Papua Barat sebesar Rp.88.801.833.332,- (delapan puluh delapan miliar delapan ratus satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
(2) Rincian alokasi indikasi pendanaan lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, meliputi:
a. Kementerian Pertahanan sebesar Rp.526.366.934.000,- (lima ratus dua puluh enam miliar tiga ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
b. Badan Keamanan Laut sebesar Rp.126.358.727.000,- (seratus dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
c. Badan Narkotika Nasional sebesar Rp.45.744.501.000,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah);
d. Badan Informasi Geospasial sebesar Rp.13.236.000.000,- (tiga belas miliar dua ratus tiga puluh enam juta rupiah);
e. Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp.9.474.134.000,- (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
f. Kepolisian Negara
sebesar
Rp.576.845.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
g. Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah); dan
h. Badan Pusat Statistik sebesar Rp.122.520.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah).
Your Correction