Langsung ke konten utama

Skip to main content

Search Browse APIConnect Claude

PERBAN

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2020 tentang KLASIFIKASI ARSIP

PERBAN Nomor 11 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Home Browse Topics Connect Claude API

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

© 2026 Pasal.id. Indonesia's Open Legal Platform

Open Original PDF

Table of Contents

Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10

🔤

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Status

In Force

Source

peraturan.go.id

Bagikan

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan fisik dan informasi Arsip di Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengelompokkan Arsip secara sistematis, terstruktur, dan efektif berdasarkan subjek dan perihal atau masalah, yang diidentifikasi dalam bentuk kode berupa gabungan huruf dan angka. 3. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. 5. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Article 2

(1) Klasifikasi Arsip dikelompokan berdasarkan permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang terdiri atas: a. fungsi substantif; dan b. fungsi fasilitatif. (2) Klasifikasi Arsip fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan klasifikasi yang berkaitan dengan tugas pokok. (3) Klasifikasi Arsip fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan klasifikasi yang berkaitan dengan tugas penunjang.

Article 3

(1) Klasifikasi Arsip Bawaslu disusun dengan menggunakan kode Arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka. (2) Kode Arsip sebagaimana ayat (1) menjadi tanda pengenal masalah sesuai tugas dan fungsi unit kerja serta berfungsi sebagai dasar dalam pemberkasan dan penataan Arsip.

Article 4

Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas unsur: a. pokok masalah; b. sub masalah; dan c. sub-sub masalah.

Article 5

(1) Pokok masalah diberi kode huruf yang mengandung arti singkatan atau kependekan penyebutan pokok masalah yang ditempatkan pada bagian pertama susunan kode. (2) Sub masalah diberi kode angka secara berurutan diawali dengan 2 (dua) angka di depannya sesuai dengan pokok masalah yang ditempatkan pada bagian kedua susunan kode. (3) Sub-sub masalah diberi kode angka secara berurutan diawali dengan 2 (dua) angka di depannya sesuai dengan pokok masalah yang ditempatkan pada bagian ketiga susunan kode.

Article 6

(1) Pokok masalah pada klasifikasi Arsip fungsi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi: a. Pengawasan Pemilu Pengawasan Pemilu dengan menggunakan kode PM; b. Penanganan Pelanggaran Pemilu dengan menggunakan kode PP; dan c. Penyelesaian Sengketa dengan menggunakan kode PS. (2) Pokok masalah pada klasifikasi Arsip fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi: a. Perencanaan dengan menggunakan kode PR; b. Organisasi dan Tata Laksana dengan menggunakan kode OT; c. Persuratan dan Kearsipan dengan menggunakan kode KA; d. Keuangan dengan menggunakan kode KU; e. Perlengkapan dengan menggunakan kode PL; f. Hukum dengan menggunakan menggunakan kode HK; g. Hubungan Masyarakat dengan menggunakan kode HM; h. Kepegawaian dengan menggunakan kode KP; i. Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan dengan menggunakan kode RT; j. Pengawasan dengan menggunakan kode PW; dan k. Teknologi Informasi dengan menggunakan kode TI.

Article 7

Klasifikasi Arsip Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 8

Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan/atau Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Aceh.

Article 9

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1427), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2020 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, ttd ABHAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA