KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang BUKTI KEWARGANEGARAAN RI

KEPPRES Nomor 56 Tahun 1996

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Istri dan anak yang berusia di bawah delapan belas tahun dari seseorang yang memperoleh kewarganegaraan Republik INDONESIA melalui proses pewarganegaraan, langsung ikut serta menjadi warga negara mengikuti kewarganegaraan suami/ayahnya tersebut.

Article 2

Anak termasuk anak di luar kawin yang belum berusia delapan belas tahun dari wanita tidak bersuami yang memperoleh kewarganegaraan Republik INDONESIA melului proses pewarganegaraan, langsung ikut serta menjadi warga negara Republik INDONESIA mengikuti kewarganegaraan ibunya.

Article 3

(1) Pengadilan Negeri membubuhkan nama istri dan anak yang langsung ikut serta menjadi warga negara Republik INDONESIA tersebut pada berita acara pengambilan sumpah kesetiaan sebagai warga negara oleh suami/ayah, atau wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2. (2) Keputusan PRESIDEN mengenai pemberian kewarganegaraan dan berita acara pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar untuk kebutuhan penyelesaian administrasi kependudukan.

Article 4

(1) Untuk kepentingan tertentu yang memerlukan bukti kewarganegaraan Republik INDONESIA, istri dan atau anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, cukup mempergunakan Keputusan mengenai pemberian kewarganegaraan suami/ayah atau ibunya beserta berita acara pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, atau Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran yang bersangkutan. (2) Bagi warga negara Republik INDONESIA yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tertentu tersebut cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran tersebut.

Article 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang untuk kepentingan tertentu mempersyaratkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik INDONESIA (SKBRI), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Article 6

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO