KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 176 Tahun 1999 tentang PENERBITAN SURAT UTANG PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBIAYAAN KREDIT PROGRAM

KEPPRES Nomor 176 Tahun 1999

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

(1) Dalam rangka kesinambungan pembiayaan kredit program, Menteri Keuangan berwenang untuk menerbitkan Surat Utang Pemerintah. (2) Surat Utang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan kebutuhan dari waktu ke waktu dan wajib dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Bank INDONESIA dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Article 2

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Menteri Keuangan berwenang menerbitan Surat Utang Pemerintah yang tidak dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan senilai Rp. 9.970.000.000.000,00 (sembilan triliun sembilan ratus tujuh puluh miliar rupiah).

Article 3

Jangka waktu pelunasan, masa tenggang, besarnya angsuran pokok, dan tingkat bunga serta cara pembayaran Surat Utang Pemerintah ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan dari Bank INDONESIA.

Article 4

Kewajiban yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Utang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 dibebankan kepada Anggara Pendapatan dan Belanja Negara.

Article 5

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1999 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ALIRAHMAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 226

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Correction

Article 2

Article 3

Article 4

Kewajiban yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Utang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 dibebankan kepada Anggara Pendapatan dan Belanja Negara.