Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang PROGRAM PE...

Article 23

1. Percepatan proses permohonan persetujuan. 2. Persyaratan perrnohonan persetujuan Pinjaman Komersial Luar Negeri. 3. Sanksi. Kementerian Keuangan 3. RPerpres LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018 PRfSr;l;:\ REPi-JBL-lK i,\i i-.rr-'' \, 1" NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA 3. RPerpres tentang Tata Kelola yang Baik bagr Badan Penyelenggara Jaminan Sosial UU Nomor 24 Tahun 2O11 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 1. Status hukum, kedudukan kelembagaan dan hubungan organ BPJS. 2. Perencanaan dan pengelolaan anggaran, pertanggungjawaban, penilaian kineq'a, dan kebijakan remunerasi. Kementerian Keuangan 4. RPerpres tentang Pengesahan Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan- Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba 1. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Article 23

Article 32A

Correction

2. UU Nomor 10 Tahun 2OOO tentang Peq'anjian Internasional Pasal 11 ayat (1) Pasal 9 ayat (21 1. 2. Pengesahan. Pemberlakuan. Kementerian Keuangan 5. RPerpres $.k-ru -rl,t>*1F I-r F! F-: :i i :-l I iiEFtL..i blLl ir, lii i-l NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA 5. RPerpres tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Tajikistan Republik mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan PAiak-Pajak atas Penghasilan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan KeemPat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Article 32A

Correction

UU Nomor 10 Tahun 20OO tentang Perjanjian Internasional Pasalllayat(1) Pasal 9 ayat (2) 1. 2. Cakupan persetujuan. Klausul substantif (penentuan penduduk, pembagian hak pemajakan atas profit (perusahaaan, BUT, pelayaran, dan perkapalan) dividen, bunga, royalti, dan penghasilan lain. Kerja sama bantuan PerPajakan. Pertukaran informasi. Kementerian Keuangan 1. Cakupan Persetujuan. 2. Klausul substantif (penentuan penduduk, pembagian hak pemajakan atas profit( perusahaaan, BUT, Pelayaran dan perkapalan) dividen, bunga, royalti, dan penghasilan lain. 3. Kerja sama bantuan PerPajakan. 4. Pertukaran informasi. Kementerian Keuangan 6. RPerpres tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Kerajaan Kamboja mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang berhubungan dengan Pajak- Paiak atas Penghasilan 1. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan KeemPat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Article 32A

Correction

2, UU 1 2 PRES iJE .. Qf r)Li Eil-!1.. i).i D c i., :: NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA 2. UU Nomor 10 Tahun 2OOO tentang Peq'anjian Internasional Pasal 11 ayat (1) Pasal 9 ayat (21 7. RPerpres tentang Peraturan Pelaksanaan atas UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum UU Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Article 59

Correction

1. Tahapan pengadaan tanah. 2. Inventarisasi dan identifikasi pemilikan, penggunaan, serta tanah. Penilaian ganti kerugian. penguasaan, pemanfaatan 3 4 5 6 Penyerahan hasil pengadaan tanah. Sumber dana pengadaan tanah. Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 8. RPerpres tentang Reforma Agraria Nondelegasi 1. Kerangka regulasi. 2. Kerangka kelembagaan. 3. Akuntabilitas (proses pelaporan dan evaluasi). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 9. RPerpres FjRr-:siDi-i'.i tlEFrl j Bl- ll( I r\i i)(.) i NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA 9. RPerpres tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Menjalankan Perpres Nomor 44 Tahun 2OL7 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 12 Tahun 2OLO tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan Pasal 5 ayat (3) Desain besar pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Perencanaan jangka panjang Pengelolaan Perbatasan Negara. Pengelolaan. Kementerian Dalam Negeri 10. RPerpres tentang Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pengelolaan Bagi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Pembangunan Kawasan Perbatasan Menjalankan Perpres Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 72 Tahun 2OlO tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan 1. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran. 2. Koordinasi penyusunan anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas. Kementerian Dalam Negeri 1 1. RPerpres . pRESiSEll QEif I i BL.IK i ^.iDCi'.. i::,\ NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA 11. RPerpres tentang Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi yang Bersifat Linta.s Sektoral Menjalankan UU Nomor 30 Tahun 2OO7 tentang Energi Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) 1. Tujuan Pengawasan. 2. Ruang Lingkup Pengawasan. 3. Kelompok Pengawasan. 4. Tindak lanjut Pengawasan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral t2. RPerpres tentang Perubahan la.mpiran UU Nomor 12 Tahun 2Oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Pasal 64 ayat (3) 1. Perubahan Lampiran I Teknik Penyusunan Naskah Akademik. 2. Perubahan l,ampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Kernenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia 13. RPerpres tentang Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Terpadu dalam Perlindungan dan Pengelolaan Linekunean Hidup UU Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Article 95

Correction

1. Penegakan hukum administrasi. 2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup. 3. Penegakan hukum pidana. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup 14. RPerpres tentang Rencana T,r.nasi Kawasan Antarwilayah 1. UU Nomor 32 tahun 2OI4 tentang Kelautan

Article 43

Correction

2. UU Nomor 26 tahun 2OA7 tentang Penataan Ruans Pasal 2t ayat (1) 1. Jangka waktu, Kedudukan dan Fungsi. 2. Tujuan, Kebijakan dan Strategi. 3. Rencana Struktur Ruang. 4. Rencana Pola Ruang. 5. Rencana Pemanfaatan Ruang. 6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Kementerian Kelautan dan Perikanan 3. PP PRESTDf:lJ Rf PtiBLIK li'iDC:|.:i- s; A NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA 3. PP Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan atas PP No. 26 Tahun 2OOB tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 82 ayat (3) 4. Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan INDONESIA Pasal 4 ayat (3) 7. Hak dan Masyarakat. Kewajiban serta Partisipasi 15. RPerpres tentang Rencana T,onasi Kawasart Strategis Nasional 1. UU Nomor 26 tahun 2OOT tentang Penataan Ruang Pasal 21 ayat (1) 2. PP Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2O08 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal82 ayat (3) 1. Jangka waktu, Kedudukan dan Fungsi' 2. Tujuan, Kebijakan dan Strategi. 3. Rencana Struktur Ruang. 4. Rencana Pola Ruang. 5. Rencana Pemanfaatan Ruang. 6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 7. Hak dan Kewajiban serta Partisipasi Masyarakat. Kementerian Kelautan dan Perikanan 16. RPerpres m }?F:PUBLIK iI\DO NT..S:A NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA 16. RPerpres tentang Pembentukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran INDONESIA UU Nomor 18 Tahun 2077 tentang Perlindungan Pekeda Migran INDONESIA

Article 48

Correction

1. Pembentukan. 2. Fungsi. 3. Struktur Organisasi, dan 4. Tata Kerja Badan Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran INDONESIA. Kementerian Ketenagakerjaan 17. RPerpres tentang Pengelolaan Pemberian Bantuan Internasional Nondelegasi Ruang lingkup, prinsip, dan kewenangan. Penyusunan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran. Pelaksanaan kerja sama. Promosi dan diseminasi informasi. Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi. 1 2 3 4 5 Kementerian Luar Negeri 18. RPerpres tentang Usaha Penyediaan Bangunan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 36 ayat (5) 1. Perizinan usaha penyediaan bangunan. 2. Pengembangan usaha penyediaan bangunan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralqyat 19. RPerpres tentang Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan dan Strategi Kebudayaan UU Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 13 avat ffl 1. Tata cara penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten / kota. 2. Tata cara penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi. 3. Tata cara penyusunan strategi kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 20. RPerpres F]RESiLTEN i{.': PU Lli-lK li\ L] O N.i i:-'-:: !,A NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA 20. RPerpres tentang Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Nondelegasi 1. Kriteria. 2. Sumber bantuan. 3. Kewenangan yang memberikan bantuan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2l RPerpres tentang Strategi Nasional Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2OO6 tentang Administrasi Kependudukan Mekanisme tunggal yang mengatur pengumpulan statistik kelahiran dan kematian. Pedoman langkah-langkah strategis K/L dalam memperluas cakupan layanan pencatatan peristiwa penting dan kependudukan. 1. 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 22. RPerpres tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Nondelegasi Pedoman umum percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 23. RPerpres tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan Nondelegasi 1. Dasar semua pihak dalam pengelolaan danau. 2. Pengelolaan danau yang terintegrasi. 3. Pembagian peran yang jelas lintas K/L dan Pemda. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas 24. RPerpres PR E S IDENI REPU BLI K I l! DOI'.lF-:SiA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA 24. RPerpres tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan Tahun 2018 - 2025 Nondelegasi 1. Pembangunan masyarakat dan SDM terkait kelanjutusiaan. Penguatan institusi pelaksana strategi kelanjutusiaan. Peningkatan perlindungan sosial, jaminan pendapatan, dan kapasitas individu. Peninskatan kualitas kesehatan. 2 3 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas 25. RPerpres tentang Industri yang Memiliki Keunikan dan Merupakan Warisan Budaya Bangsa dan Industri Menengah Tertentu yang Dicadangkan untuk Dimiliki oleh Warga Negara UU Nomor 3 Tahun 2Ol4 tentang Perindustrian Pasal 103 ayat (4) 1. Jenis industri yang dikategorikan sebagai industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya. 2. Jenis industri menengah tertentu yang dicadangkan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara INDONESIA. Kementerian Perindustrian 26. RPerpres tentang Kebijakan Pengelolaan, Kegiatan Produksi, dan Penjaminan Industri Pertahanan UU Nomor 16 Tahun 2Ol2 tentang Industri Pertahanan Pasal 24 ayat (21, Pasal 38 ayat (5), dan Pasal62 ayat (3) 1. Perencanaan pemenuhan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan. 2. Perencanaan pembangunan dan pengembangan Industri Pertahanan. 3. Penentuan teknologi dan produk dan/atau Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang akan dikuasai dan dikembangkan. 4. Standardisasi serta kelaikan produk dan/atau Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan. Kementerian Pertahanan 5. Pembinaan PRES ID EI'.I REPUBLI K' lrl D(ii'r f :i,- - 11 NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA 5. Pembinaan, registrasi, dan sertifikasi Industri Pertahanan. 6. Supervisi, asistensi, dan fasilitasi pengembangan Industri Pertahanan. 7. Sumber pendanaan. 8. Pengendalian dan Pengawasan (bagian) penguasaan teknologi. 9. Promosi, (bagian) pengendalian, dan pengawasan teknologi dan/atau produk yang dihasilkan. 27. RPerpres tentang Syarat Tata Cara Pemberian Penghargaan di Bidang Kedisabilitasan UU Nomor tentang Disabilitas

Article 141

Correction

Tahun 2016 Penyandang Syarat dan tata cara pemberian penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Syarat dan tata cara pemberian penghargaan kepada badan hukum dan lembaga neg€rra yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas. Syarat dan tata cara pemberian penghargaan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas. Kementerian Sosial 28. RPerpres FRF'SIt)[:N t?E_F)U B t..t t( I N L-r 0 N E_..i i 4'\ t2 NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA 28. RPerpres tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 84 Tahun 2Ol2 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka PercePatan Pembangunan Provinsi PaPua dan Provinsi PaPua Barat Nondelegasi Perubahan pengaturan mengenai: 1. Batasan nilai Pengadaan Langsung berdasarkan kriteria indeks kemahalan konstruksi. 2. Penetapan wilayah pemberlakuan batasan nilai pengadaan langsung berdasarkan kriteria daerah tertinggal, terbelakang, dan terisolir. 3. Pembinaan iklim usaha dan keberpihakan pada pengusaha lokal asli Papua dan Papua Barat. 4. Pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa di Papua dan Papua Barat. 5. Pengembangan katalog lokal Papua dan Papua Barat. l,embaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 29. RPerpres tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2015 - 2045 Nondelegasi 1 2 3 4 Kerangka Penanggulangan Bencana. Tim Koordinasi Nasional. Sasaran. Pendanaan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 30. RPerpres PRES IDEI\ REPUELIK INDOI.IESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA 30. RPerpres tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan

Article 12

Correction

1. Perencanaan pencarian dan pertolongan. 2. Penyelenggara€rn pencarian dan pertolongan. Badan SAR Nasional PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA ukum dan Perundang-undangan, ,V tI

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2018

Article 23

Article 23

Article 32A

Article 32A

Article 32A

Article 59

Article 95

Article 43

Article 48

Article 141

Article 12