Langsung ke konten utama
Skip to main content
Back to Browse

Peraturan Menteri (PERMEN)

18.197 regulations

PERMEN Nomor 79 Tahun 2023

Peraturan Menteri Nomor 79 Tahun 2023 tentang TATA CARA PENILAIAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

In Force

PERMEN Nomor 78 Tahun 2023

Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2023 tentang PENELITIAN ULANG DI BIDANG KEPABEANAN

In Force

PERMEN Nomor 76 Tahun 2023

Peraturan Menteri Nomor 76 Tahun 2023 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

In Force

PERMEN Nomor 75 Tahun 2023

Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2023 tentang PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK EVAPORATOR TIPE ROLL BOND DAN TIPE FIN

In Force

PERMEN Nomor 74 Tahun 2023

Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA

In Force

PERMEN Nomor 73 Tahun 2023

Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2023 tentang PENGENAAN DAN PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN KETENTUAN DEVISA HASIL EKSPOR DARIKEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM

In Force

PERMEN Nomor 72 Tahun 2023

Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2023 tentang PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD DAN/ATAU AMORTISASI HARTA TAK BERWUJUD

In Force

PERMEN Nomor 71 Tahun 2023

Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

In Force

PERMEN Nomor 70 Tahun 2023

Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2023 tentang TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA PADA KEMENTERIAN AGAMA

In Force

PERMEN Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2023 tentang TATA CARA PERDAGANGAN KARBON SEKTOR KEHUTANAN

In Force

PERMEN Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2023 tentang PROGRAM PAHLAWAN EKONOMI NUSANTARA

In Force

PERMEN Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2023 tentang PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.05/MEN/2009 TENTANG SKALA USAHA DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN, PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 49/PERMEN-KP/2014 TENTANG USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN, PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 7/PERMENKP/2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN FAKTOR X TARIF JASA PENGADAAN ES DI PELABUHAN PERIKANAN, PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 37/PERMEN-KP/2016 TENTANG SKALA USAHA PENGOLAHAN IKAN, DAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 31/PERMENKP/2018 TENTANG MASTER PLAN TEKNOLOGI INFORMASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018-2022

In Force

PERMEN Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2023 tentang RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

In Force

PERMEN Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2023 tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AJIBATA

In Force

PERMEN Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2023 tentang PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI GEOMEDIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

In Force

PERMEN Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2023 tentang KENAIKAN GAJI BERKALA DAN KENAIKAN GAJI ISTIMEWA BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

In Force

PERMEN Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2023 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK TAHUN ANGGARAN 2023

In Force

PERMEN Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN SATU DATA KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH MELALUI BASIS DATA TUNGGAL

In Force

PERMEN Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2023 tentang PEDOMAN, PEMBENTUKAN, DAN NOMENKLATUR BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

In Force

PERMEN Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2023 tentang PENINGKATAN MANFAAT JAMINAN KESEHATAN BAGI PIMPINAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI BESERTA KELUARGA

In Force