Keputusan Presiden (KEPPRES)
3.224 regulations
KEPPRES Nomor 4 Tahun 1983
Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1983 tentang PEMBENTUKAN DANA JALAN TOL
KEPPRES Nomor 39 Tahun 1983
Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1983 tentang KOORDINASI USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENDDERITA CACAT
KEPPRES Nomor 38 Tahun 1983
Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1983 tentang MENGESAHKAN "PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON THE ASEAN FOOD SECURITY RESERVE", SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH-PEMERINTAH NEGARA ANGGOTA ASEAN YANG TERDIRI DARI PEMERINTAH RI, MALAYSIA, REPUBLIK PHILIPINA, REPUBLIK SINGAPURA, DAN KERAJAAN THAILAND, YANG TELAH DI TANDATANGANI DI BANGKOK, THAILAND, PADA TANGGAL 22 OKTOBER 1982
KEPPRES Nomor 37 Tahun 1983
Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1983 tentang PEMOTONGAN PENSIUN BULAN KE TIGA BELAS TAHUN ANGGARAN TAHUN 1983/1984
KEPPRES Nomor 36 Tahun 1983
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1983 tentang PERUBAHAN HONORARIUM KETUA, ANGGOTA, DAN SEKERTARIS TEAM P-7
KEPPRES Nomor 35 Tahun 1983
Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1983 tentang ESELON JABATAN STRUKTURAL DEPUTI KETUA/ KEPALA/ DIREKTUR JENDERAL PADA LEMBAGA- LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
KEPPRES Nomor 34 Tahun 1983
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1983 tentang DAFTAR SKALA PRIORITAS BIDANG USAHA PANANAMAN MODAL TAHUN 1983/1984
KEPPRES Nomor 33 Tahun 1983
Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1983 tentang PEMOTONGAN ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI BULAN KE 13 DALAM TAHUN ANGGARAN 1983/1984
KEPPRES Nomor 32 Tahun 1983
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1983 tentang KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KOORDINATOR EKONOMI KEUANGAN DAN PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN SERTA ORGANISASI STAFNYA
KEPPRES Nomor 31 Tahun 1983
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KEPPRES Nomor 30 Tahun 1983
Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1983 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUIN 1971 TENTANG PERIZINAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI KERUGIAN DI INDONESIA
KEPPRES Nomor 3 Tahun 1983
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 251 TAHUN 1967 TENTANG LIBUR SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1971
KEPPRES Nomor 29 Tahun 1983
Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1983 tentang PENETAPAN BESARNYA UANG TOL PADA JALAN TOL DAN JEMBATAN TOL
KEPPRES Nomor 28 Tahun 1983
Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1983 tentang PELAKSANAAN BALIK NAMA TERHADAP KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK NEGARA YANG DIBELI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1971
KEPPRES Nomor 27 Tahun 1983
Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1983 tentang MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI KERJASAMA TEKNIK DAN ILMIAH", SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH RI DAN DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDIA
KEPPRES Nomor 26 Tahun 1983
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1983 tentang PENGESAHAN "AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTER GOVERNMENTAL MARITIME CONSULTATIVE ORGANIZATION 1975, AMANDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTER GOVERNMENTAL MARITIME ORGANIZATION 1977, AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTER GOVERNMENTAL MARITIME ORGANIZATION 1979", YANG TELAH DITERIMA OLEH PEMERINTAH RI SEBAGAI NEGARA ANGGOTA INTER-GOVERNMENTAL MARITIME CONSULTATIVE ORGANIZATION (IMCO) DALAM SIDANG-SIDANG ASSEMBLY IMCO YANG KE IX, KE X, DAN KE XI YANG DISELENGGARAKAN DI LONDON MASING-MASING PADA BULAN NOPEMBER 1975, 1977, DAN 1979
KEPPRES Nomor 25 Tahun 1983
Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1983 tentang KEDUDAKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI STAF MENTERI NEGARA
KEPPRES Nomor 24 Tahun 1983
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1983 tentang PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN
KEPPRES Nomor 23 Tahun 1983
Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1983 tentang KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA MENTERI MUDA, SERTA SUSUNAN ORGANISASI STAFF MENTERI MUDA
KEPPRES Nomor 22 Tahun 1983
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1983 tentang PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA DAN PANITIA PENGAWAS PEKAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PUSAT