Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

UU Nomor 8 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam UNDANG-UNDANG ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang www.djpp.kemenkumham.go.id berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 3. Provinsi Sulawesi Tenggara adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UNDANG-UNDANG Nomor 47 Prp 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara menjadi UNDANG-UNDANG. 4. Kabupaten Kolaka adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi yang wilayahnya telah dikurangi dengan Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Kolaka Timur.

BAB Ketiga

Batas Wilayah

Pasal 5

Koreksi

(1) Kabupaten Kolaka Timur mempunyai batas-batas wilayah: a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pasampang, Desa Salulotong, Desa Terengga, Desa Majapahit, Desa Latali Kecamatan Pakue Tengah, Desa Lengkongbatu, Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara; b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Ambekairi, Desa Lalowata, Desa Titiowa, Desa Wowa Latoma, Desa Latoma, Desa Andoluto, Kelurahan Waworaha, Desa Amboniki, Desa Pinole, Desa Nesowi Kecamatan Latoma, Kelurahan Ambondia, Desa Asinua Kecamatan Asinua, Desa Asolu, Desa Lasada, Desa Awua Jaya, Kelurahan Abuki, Desa Punggaluku, Desa Walai, Desa Ambopi, Desa Etea, Desa Kumapo, Desa Kasuwura, Desa Sambeano Kecamatan Abuki, Desa Lalonggowuna, Desa Momea Kecamatan Tonggauna, Desa Onembute Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe, dan Desa Puosu, Desa Pudambu, Desa Matabondu, Desa Angata Kecamatan Angata, Desa Polo-pololi, Desa Horodopi, Desa Ponggawu Kawu, Desa Benua Indah Kecamatan Benua, Desa Iwoimendoro, Desa Tombekuku Kecamatan Basala, Desa Mendoke, Desa Lambandia Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan; c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tinebite Lantari Jaya, Kecamatan Rarowatu Utara, Desa Polodu Kecamatan Matausu Kabupaten Bombana; dan www.djpp.kemenkumham.go.id d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Mataosu Kecamatan Watubangga, Desa Rahanggada, Desa Pewisoa Jaya, Desa Lamoiko Kecamatan Tanggetada, Desa Hakatutobu, Kelurahan Kumoro, Desa Pelambua, Desa Pesouha, Desa Huko-huko Kecamatan Pomalaa, Desa Puulemo Kecamatan Baula, Desa 19 Nopember Kecamatan Wundulako, Kelurahan Sabilambo, Kelurahan Sakuli, Kelurahan Lalombaa, Kelurahan Watuliandu, Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka, Kelurahan Ulunggolaka, Kelurahan Mangolo, Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga, Desa Ulukonaweha, Desa Lawulo, Desa Sani-sani, Desa Amamotu Kecamatan Samaturu, Desa Lalonggopi, Desa Tamborasi di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, Desa Latawe, Desa Walasiho, Desa Pumbolo, Desa Salurengko, Desa Tinoukari Kecamatan Wawo, Desa Maroko, Desa Torotuo Kecamatan Ranteangin, Desa Raoda, Desa Lambai, Desa Latawaro Kecamatan Lambai, Desa Totallang, Desa Puncak Monapa, Desa Batuganda Permai, Desa Babussalam, Desa Watuliu, Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua, Desa Lanipa-nipa, Desa Ujung Tobaku, Desa Katoi, Desa Simbula, Desa Lambuno Kecamatan Katoi, Desa Delang-delang, Desa Sawangaoha, Desa Jabal Nur, Desa Jabal Kubis Kecamatan Kodeoha, Desa Mattirobulu, Desa Watumena, Desa Lapolu, Desa Tanggeau Kecamatan Tiwu, Desa Tadaumera. Desa Ngapa, Desa Lawolatu, Desa Parutellang, Desa Puurau Kecamatan Ngapa, Desa Mikuasi, Desa Kondara Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara. (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UNDANG-UNDANG ini. (3) Penetapan batas wilayah Kabupaten Kolaka Timur secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 (lima) tahun sejak peresmian Kabupaten Kolaka Timur.

Pasal 6

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur MENETAPKAN Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang www.djpp.kemenkumham.go.id Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota di sekitarnya.

BAB IV

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 9

Koreksi

Peresmian Kabupaten Kolaka Timur dan pelantikan Penjabat Bupati Kolaka Timur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama PRESIDEN paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah UNDANG-UNDANG ini diundangkan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kolaka Timur, dipilih dan disahkan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Kabupaten Kolaka Timur. (2) Sebelum Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri atas nama PRESIDEN mengangkat Penjabat Bupati dari pegawai negeri sipil berdasarkan www.djpp.kemenkumham.go.id usul Gubernur Sulawesi Tenggara dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun. (3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sulawesi Tenggara untuk melantik Penjabat Bupati Kolaka Timur. (5) Menteri Dalam Negeri atas nama PRESIDEN dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (6) Gubernur Sulawesi Tenggara melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati Kolaka Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan struktur organisasi dan pengisian perangkat daerah, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan fasilitasi pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Kolaka Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 12

(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Kolaka Timur dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, serta unsur perangkat daerah lainnya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati Kolaka Timur paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

Pasal 13

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka.

BAB Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 14

Koreksi

(1) Bupati Kolaka bersama Penjabat Bupati Kolaka Timur mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka dan Bupati Kolaka. (2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Bupati Kolaka Timur. (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati Kolaka Timur. (4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Kolaka Timur. (5) Gubernur Sulawesi Tenggara mengoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Kolaka Timur. (6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id a. barang milik Kabupaten Kolaka yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang berada dalam wilayah Kabupaten Kolaka Timur; b. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kolaka yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Kolaka Timur; c. utang piutang Kabupaten Kolaka yang kegunaannya untuk Kabupaten Kolaka Timur menjadi tanggung jawab Kabupaten Kolaka Timur; dan d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Kolaka Timur. (8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) tidak dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan oleh Bupati Kolaka, Gubernur Sulawesi Tenggara selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun. (9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN, HIBAH, DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 15

Koreksi

(1) Kabupaten Kolaka Timur berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan dan dana transfer lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa dana transfer ke daerah dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Koreksi

(1) Pemerintah Kabupaten Kolaka sesuai dengan kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Kolaka Timur pertama kali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Kolaka Timur pertama kali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Kolaka Timur. (4) Apabila Kabupaten Kolaka tidak memenuhi kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Kabupaten Kolaka untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. (5) Apabila Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. (6) Penjabat Bupati Kolaka Timur menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Kolaka. (7) Penjabat Bupati Kolaka Timur menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

Pasal 17

Penjabat Bupati Kolaka Timur berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

Pasal 22