Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2014 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASEAN INFRASTRUCTURE FUND

PP Nomor 96 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Negara Republik INDONESIA melakukan penambahan penyertaan modal pada ASEAN Infrastructure Fund yang keanggotaannya disahkan dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 69 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Negara Republik INDONESIA Dalam Rangka Pendirian ASEAN Infrastructure Fund sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 69 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Negara Republik INDONESIA Dalam Rangka Pendirian ASEAN Infrastructure Fund.

Pasal 2

(1) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp551.446.828.000,00 (lima ratus lima puluh satu miliar empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah). www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

Pasal 3

Pemerintah dapat melakukan pembayaran penambahan penyertaan modal Negara melebihi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diakibatkan oleh selisih kurs, untuk memenuhi kewajiban Negara Republik INDONESIA pada Penyertaan Modal Negara Republik INDONESIA dalam rangka pendirian ASEAN Infrastructure Fund sebesar USD47.538.519,63 (empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan belas dolar Amerika Serikat enam puluh tiga sen) yang terdiri dari pemenuhan kewajiban tahun 2014 dan pelunasan kekurangan pembayaran kewajiban tahun 2013.

Pasal 4

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara pada ASEAN Infrastructure Fund sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara pada ASEAN Infrastructure Fund sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan oleh Menteri Keuangan.