Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang PERUBAHA...

Pasal 42A

(1) Di dalam Pusat Logistik Berikat dilakukan penyelenggaraan dan pengusahaan Pusat Logistik Berikat. (2) Penyelenggaraan Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pusat Logistik Berikat yang berbadan hukum INDONESIA dan berkedudukan di INDONESIA. (3) Penyelenggara Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan Pusat Logistik Berikat. (4) Dalam 1 (satu) penyelenggaraan Pusat Logistik Berikat dapat dilakukan 1 (satu) atau lebih pengusahaan Pusat Logistik Berikat. (5) Pengusahaan Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. pengusaha Pusat Logistik Berikat; atau b. pengusaha di Pusat Logistik Berikat merangkap sebagai penyelenggara di Pusat Logistik Berikat. (6) Pengusaha Pusat Logistik Berikat dan pengusaha di Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan kegiatan menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean dalam jangka waktu tertentu. (7) Kegiatan menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. (8) Pengusaha di Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus berbentuk badan usaha. (9) Terhadap badan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 42A

Pasal 42B

Koreksi

(1) Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Pusat Logistik Berikat: a. diberikan penangguhan Bea Masuk; b. tidak dipungut PDRI; dan/atau c. diberikan pembebasan cukai. (2) Barang yang dimasukkan dari Pusat Logistik Berikat lainnya ke Pusat Logistik Berikat: a. diberikan penangguhan Bea Masuk; b. tidak dipungut PDRI; c. diberikan pembebasan Cukai; dan/atau d. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (3) Barang yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat selain Pusat Logistik Berikat ke Pusat Logistik Berikat, berupa: a. barang asal luar daerah pabean: 1. diberikan penangguhan Bea Masuk; 2. tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor; 3. diberikan pembebasan Cukai; dan/atau 4. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; b. barang asal tempat lain dalam daerah pabean, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (4) Barang yang dimasukkan dari KEK, Kawasan Bebas, atau Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan, ke Pusat Logistik Berikat, berupa: a. barang asal luar daerah pabean: 1) diberikan penangguhan Bea Masuk; 2) tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor; 3) diberikan pembebasan cukai; dan/atau 4) tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah. b. barang asal tempat lain dalam daerah pabean, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (5) Barang yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean ke Pusat Logistik Berikat yang ditujukan untuk ekspor dalam rangka konsolidasi ekspor atau penyediaan barang ekspor, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (6) Barang asal luar daerah pabean yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean oleh pihak yang mendapat fasilitas ke Pusat Logistik Berikat yang ditujukan untuk tujuan tertentu: a. diberikan penangguhan Bea Masuk; b. tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor; c. diberikan pembebasan Cukai; dan/atau d. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (7) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) asal luar daerah pabean yang dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai: a. dilunasi Bea Masuk; b. dipungut Pajak Dalam Rangka Impor; dan/atau c. dilunasi cukainya untuk Barang Kena Cukai. (8) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) asal luar daerah pabean yang dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan kepada pihak yang mendapat fasilitas kepabeanan dan/atau perpajakan diberikan fasilitas sesuai dengan ketentuan fasilitas dimaksud. (9) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), bukan merupakan barang untuk dikonsumsi di Pusat Logistik Berikat yang bersangkutan.

Pasal 42C

Koreksi

(1) Penetapan tempat sebagai Pusat Logistik Berikat dan pemberian izin penyelenggara Pusat Logistik Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai Pusat Logistik Berikat dan izin penyelenggara Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi penyelenggara Pusat Logistik Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas, berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Pusat Logistik Berikat; b. memiliki Surat Izin Tempat Usaha, Dokumen Lingkungan Hidup, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; dan c. telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Pasal 42D

Koreksi

(1) Pemberian izin pengusaha Pusat Logistik Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Untuk mendapatkan izin pengusaha Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi pengusaha Pusat Logistik Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah; b. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; dan c. telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Pasal 42E

Koreksi

(1) Pemberian izin pengusaha di Pusat Logistik Berikat dan penetapan penyelenggara di Pusat Logistik Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Untuk mendapatkan izin pengusaha di Pusat Logistik Berikat dan penetapan penyelenggara di Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi pengusaha di Pusat Logistik Berikat merangkap sebagai penyelenggara di Pusat Logistik Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah; b. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; c. telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan d. mendapat rekomendasi dari penyelenggara Pusat Logistik Berikat. (3) Dalam hal pihak yang akan menjadi pengusaha di Pusat Logistik Berikat merangkap sebagai penyelenggara di Pusat Logistik Berikat merupakan Bentuk Usaha Tetap, dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 42F

Koreksi

(1) Barang asal luar daerah pabean yang ditimbun di Pusat Logistik Berikat dapat dikeluarkan untuk: a. mendukung kegiatan industri di Kawasan Berikat, KEK, Kawasan Bebas, Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan; b. mendukung kegiatan industri di tempat lain dalam daerah pabean; c. dimasukkan ke Pusat Logistik Berikat lainnya, Gudang Berikat dan/atau Toko Bebas Bea; d. diekspor; e. mendukung kegiatan industri yang mendapat fasilitas pembebasan Bea Masuk, tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor, dan/atau pengembalian Bea Masuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang Kepabeanan; dan/atau f. mendukung kegiatan industri yang mendapat fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah. (2) Barang asal tempat lain dalam daerah pabean yang ditimbun di Pusat Logistik Berikat dapat dikeluarkan untuk tujuan diekspor atau tertentu. (3) Barang asal tempat lain dalam daerah pabean yang ditimbun di Pusat Logistik Berikat dalam hal tertentu dapat dikeluarkan kembali ke tempat lain dalam daerah pabean. 14. Di antara Bab VIII dan Bab IX disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab VIIIA, sehingga di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 46A dan Pasal 46B, yang berbunyi sebagai berikut: BAB VIIIA KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46A

Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat wajib melakukan pencatatan atas pemasukan dan pengeluaran barang dengan menggunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer.

Pasal 46B

(1) Pemasukan barang asal luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengeluaran barang asal luar daerah pabean untuk diimpor untuk dipakai dari Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean berlaku ketentuan pembatasan di bidang impor, kecuali sudah dipenuhi pada saat pemasukannya. (3) Pengeluaran hasil produksi dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean untuk diimpor untuk dipakai, tidak diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal II

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB Kesatu

Pasal 42A

BAB Kesatu

Pasal 42A

BAB Kedua

Pasal 42B

BAB Ketiga

Pasal 42C

BAB Keempat

Pasal 42D

BAB Kelima

Pasal 42E

BAB Keenam

Pasal 42F

Pasal 46A

Pasal 46B

Pasal II