Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2OI4TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN LEMBAGAPELAKSANA PENJAMINAN RESI GUDANGDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

PP Nomor 29 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2Ol4 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5503) diubah sebagai berikut: 1 Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan: a. lembaga berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; 3 b. mempunyai b. mempunyai pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang penjaminan; c. kegiatan dari lembaga atau badan usaha tersebut terkait dengan kegiatan Sistem Resi Gudang; d. memiliki sistem dan sarana yang terkait dengan penjaminan atau Sistem Resi Gudang; e. memiliki komitmen untuk mengutamakan pengembangan dan keamanan Sistem Resi Gudang; dan f. memiliki kemampuan dan integritas keuangan yang baik. 2 Ketentuan Pasal 5 diubah berikut: sehingga berbunyi sebagai 1

Pasal 5

(1) Menteri MENETAPKAN Lembaga Pelaksana yang dipilih berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi. (2) Pembinaan, pengawasan, persyaratan dan kepesertaan penjaminan, pengumpulan dana, pengelolaan dana, struktur organisasi dan fungsi administrasi Lembaga Pelaksana serta hai-hal yang terkait dengan pelaksanaan penjaminan Lembaga Pelaksana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga jaminan resi gudang.

Pasal II

Pada saat PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku, PERATURAN PEMERINTAH Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5834), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar. . . 2 Agar setiap pengundangan penempatannya lndonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2022 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2022 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 176 Salinan sesuai dengan aslinya KEM ENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Depu -undangan dan Hukum ttd na Djaman