PP

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN

PP Nomor 24 Tahun 2006

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

SELEKSI DAN PENGANGKATAN

Pasal 4

Mahkamah Agung dan Departemen Kelautan dan Perikanan melakukan seleksi administratif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tes tertulis untuk MENETAPKAN daftar nominasi calon Hakim Ad Hoc.

Pasal 5

(1) Mahkamah Agung melakukan seleksi kompetensi calon Hakim Ad Hoc. (2) Terhadap Calon Hakim Ad Hoc yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 6

Calon Hakim Ad Hoc yang dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada PRESIDEN untuk diangkat sebagai Hakim Ad Hoc.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi administratif, tata cara pelaksanaan tes tertulis, penetapan daftar nominasi, seleksi kompetensi, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Pasal 8

(1) Hakim Ad Hoc diangkat dengan Keputusan PRESIDEN atas usul Ketua Mahkamah Agung. (2) Masa tugas Hakim Ad Hoc untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas.

Pasal 9

Penempatan Hakim Ad Hoc ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 10

Sebelum memangku jabatan, Hakim Ad Hoc wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya sebagai berikut : Sumpah: “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Ad Hoc dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus- lurusnya menurut UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa”. Janji: . . . Janji: “Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Hakim Ad Hoc dengan sebaik- baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.

Pasal 11

Hakim Ad Hoc dilarang merangkap sebagai: a. pejabat negara; b. anggota partai politik; c. advokat; d. pengurus organisasi perikanan, pengurus asosiasi perusahaan perikanan, dan pengusaha di bidang perikanan; atau e. konsultan perikanan. BAB V PEMBERHENTIAN HAKIM AD HOC

Pasal 12

(1) Hakim Ad Hoc diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. sakit . . . c. sakit jasmani atau rohani terus menerus selama 6 (enam) bulan berdasarkan surat keterangan dokter yang dibuat oleh dokter yang berwenang; d. tidak cakap dalam menjalankan tugas; atau e. telah selesai masa tugasnya. (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PRESIDEN atas usul Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 13

(1) Hakim Ad Hoc diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, dengan alasan: a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; b. selama 3 (tiga) kali berturut-turut melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya tanpa alasan yang sah; c. melanggar sumpah atau janji jabatan; d. melakukan perbuatan tercela; atau e. melanggar larangan jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Sebelum Hakim Ad Hoc diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e Ketua Pengadilan Negeri membentuk Majelis Kehormatan Hakim untuk memeriksa Hakim Ad Hoc yang bersangkutan. (3) Majelis . . . (3) Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pemeriksaan dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Hakim Ad Hoc yang bersangkutan dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesai pemeriksaan.

Pasal 14

(1) Hakim Ad Hoc diberi kesempatan untuk membela diri dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4). (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan Majelis Kehormatan Hakim. (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 15

(1) Hakim Ad Hoc sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. untuk kelancaran pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Hakim; atau b. karena perintah penangkapan yang tidak diikuti dengan penahanan. (3) Pemberhentian . . . (3) Pemberhentian sementara Hakim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. (4) Ketua Mahkamah Agung MEMUTUSKAN untuk mengabulkan atau menolak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul Ketua Pengadilan Negeri diterima.

Pasal 16

Dalam hal alasan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak terbukti, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dicabut.

Pasal 17

Dalam hal alasan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terbukti, pemberhentian tidak dengan hormat ditetapkan oleh PRESIDEN atas usul Ketua Mahkamah Agung. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Hakim Ad Hoc diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Hakim Ad Hoc tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (2) Pegawai . . . (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun, dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Hakim Ad Hoc berhak mendapat uang kehormatan dan hak-hak lainnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang kehormatan dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan PRESIDEN. BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2006 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 50 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG POLITIK DAN KESRA, Wisnu Setiawan

BAB Keempat

Larangan Jabatan Rangkap

Pasal 11

Hakim Ad Hoc dilarang merangkap sebagai: a. pejabat negara; b. anggota partai politik; c. advokat; d. pengurus organisasi perikanan, pengurus asosiasi perusahaan perikanan, dan pengusaha di bidang perikanan; atau e. konsultan perikanan. BAB V PEMBERHENTIAN HAKIM AD HOC

Pasal 12

(1) Hakim Ad Hoc diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. sakit . . . c. sakit jasmani atau rohani terus menerus selama 6 (enam) bulan berdasarkan surat keterangan dokter yang dibuat oleh dokter yang berwenang; d. tidak cakap dalam menjalankan tugas; atau e. telah selesai masa tugasnya. (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PRESIDEN atas usul Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 13

(1) Hakim Ad Hoc diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, dengan alasan: a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; b. selama 3 (tiga) kali berturut-turut melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya tanpa alasan yang sah; c. melanggar sumpah atau janji jabatan; d. melakukan perbuatan tercela; atau e. melanggar larangan jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Sebelum Hakim Ad Hoc diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e Ketua Pengadilan Negeri membentuk Majelis Kehormatan Hakim untuk memeriksa Hakim Ad Hoc yang bersangkutan. (3) Majelis . . . (3) Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pemeriksaan dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Hakim Ad Hoc yang bersangkutan dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesai pemeriksaan.

Pasal 14

(1) Hakim Ad Hoc diberi kesempatan untuk membela diri dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4). (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan Majelis Kehormatan Hakim. (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 15

(1) Hakim Ad Hoc sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. untuk kelancaran pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Hakim; atau b. karena perintah penangkapan yang tidak diikuti dengan penahanan. (3) Pemberhentian . . . (3) Pemberhentian sementara Hakim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. (4) Ketua Mahkamah Agung MEMUTUSKAN untuk mengabulkan atau menolak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul Ketua Pengadilan Negeri diterima.

Pasal 16

Dalam hal alasan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak terbukti, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dicabut.

Pasal 17

Dalam hal alasan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terbukti, pemberhentian tidak dengan hormat ditetapkan oleh PRESIDEN atas usul Ketua Mahkamah Agung. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Hakim Ad Hoc diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Hakim Ad Hoc tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (2) Pegawai . . . (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun, dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Hakim Ad Hoc berhak mendapat uang kehormatan dan hak-hak lainnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang kehormatan dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan PRESIDEN. BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2006 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 50 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG POLITIK DAN KESRA, Wisnu Setiawan