Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang BEBAS VISA...

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Wilayah Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Wilayah INDONESIA adalah seluruh Wilayah INDONESIA serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan UNDANG-UNDANG. 2. Visa Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah INDONESIA dan menjadi dasar unf-uk pemberian izin tinggal. 3.Tempat... SK No 2ll78l A 3. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah INDONESIA. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 5. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara INDONESIA.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Subjek bebas Visa kunjungan masuk ke Wilayah INDONESIA melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Subjek bebas Visa kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan izin tinggal kunjungan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. (31lzin (3) Izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.

Pasal 4

Koreksi

Daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu atau pemegang izin tinggal tertentu dari suatu negara yang diberikan bebas Visa kunjungan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

Pasal 5

Koreksi

(1) Menteri melakukan evaluasi terhadap daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negErra, dan entitas tertentu atau pemegang izin tinggal tertentu dari suatu negara berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3). (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat berupa penambahan darrl atau pengurang€rn terhadap daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu atau pemegang izin tinggal tertentu dari suatu negara. (4) Penambahan dxrlatau pengur€rngan daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu atau pemegang izin tinggal tertentu dari suatu negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah dibahas dalam rapat lintas kementerian koordinator yang dipimpin oleh menteri yang membidangi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Pasal6...

Pasal 6

Koreksi

(1) Dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan keamanan negara dan/atau kesehatan masyarakat, Menteri dapat menghentikan sementara pemberian bebas Visa kunjungan. (21 Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah dibahas dalam rapat lintas kementerian koordinator yang dipimpin oleh menteri yang membidangi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pasal 7

Koreksi

Tata cara pemeriksaan masuk atau keluar Wilayah INDONESIA, prosedur teknis permohonan dan pemberian, dan pengawasan Orang Asing penerima bebas Visa kunjungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Koreksi

Pada saat Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku, izin tinggal kunjungan yang telah diberikan berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa izin tinggal kunjungan berakhir.

Pasal 9

Koreksi

Pada saat Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku, Peraturan PRESIDEN Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Koreksi

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 187 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Perundang-undangan Hukum, ttd. Djaman PRESIOEN LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2024 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN DAFTAR NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU ATAU PEMEGANG IZIN TINGGAL TERTENTU DARI SUATU NEGARA YANG DIBERIKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN A. Warga Negara dari Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu. Warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu sebagai berikut: 1. Brunei Darussalam; 2. Filipina; 3. Kamboja; 4. Laos; 5. Malaysia; 6. Myanmar; 7. Singapura; 8. Thailand; 9. Vietnam; 10. Timor Leste; I l. Suriname; L2. Kolombia; dan 13. Hong Kong. B. Pemeganglzin Tinggal Tertentu dari Suatu Negara. Pemegangizin tinggal tertentu dari negara Singapura. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA INDONESIA undangan Huf,um, Djaman

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang BEBAS VISA KUNJUNGAN

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10