PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah

PERPRES Nomor 60 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1) Kepala Perwakilan Ombudsman Republik INDONESIA di daerah diberikan penghasilan dan hak-hak lain. (2) Penghasilan dan hak-hak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 2

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sebesar Rp11.596.000,00 (sebelas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 3

(1) Hak-hak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa: a. tunjangan asuransi jiwa berupa tunjangan kecelakaan kerja dan kematian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah); dan b. tunjangan transportasi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan memperhitungkan persentase kehadiran Kepala Perwakilan Ombudsman Republik INDONESIA di daerah.

Pasal 4

Penghasilan dan hak-hak lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik INDONESIA di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, diberikan setelah mengangkat sumpah menurut agamanya atau mengucapkan janji di hadapan Ketua Ombudsman Republik INDONESIA atau Wakil Ketua Ombudsman Republik INDONESIA.

Pasal 5

Bagi Kepala Perwakilan Ombudsman Republik INDONESIA di daerah yang telah diangkat sumpah sebelum Peraturan PRESIDEN ini berlaku, diberikan penghasilan dan hak-hak lain terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peraturan PRESIDEN ini ditetapkan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dan hak-hak lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik INDONESIA di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku, Peraturan PRESIDEN Nomor 79 Tahun 2012 tentang Penghasilan dan Hak- Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik INDONESIA di Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 180), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Pasal 1

(1) Kepala Perwakilan Ombudsman Republik INDONESIA di daerah diberikan penghasilan dan hak-hak lain. (2) Penghasilan dan hak-hak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 2

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sebesar Rp11.596.000,00 (sebelas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).