PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden

PERPRES Nomor 39 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus PRESIDEN, Staf Khusus PRESIDEN, dan Staf Khusus Wakil PRESIDEN (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 55 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 97) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Staf Khusus melaksanakan tugas tertentu yang diberikan PRESIDEN diluar tugas- tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya. (2) Staf Khusus PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling banyak 15 (lima belas) Staf Khusus PRESIDEN. (3) Staf Khusus PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Sekretaris Pribadi PRESIDEN. 2. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Staf Khusus PRESIDEN: a. Setiap Staf Khusus PRESIDEN dibantu oleh paling banyak 5 (lima) Asisten. b. Sekretaris Pribadi PRESIDEN dapat dibantu oleh Wakil Sekretaris Pribadi PRESIDEN. c. Khusus Sekretaris Pribadi PRESIDEN, 2 (dua) Asisten diantaranya diperbantukan kepada Ibu Negara. (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling banyak 2 (dua) Pembantu Asisten. (3) Pembantu Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung staf yang diperbantukan dari Sekretariat Kabinet dan/atau Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal II

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2018 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET eputi Bidang