PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL

PERPRES Nomor 1 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Produktivitas adalah sikap mental dan etos kerja yang selalu berusaha melakukan perbaikan mutu kehidupan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas untuk menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan. 2. Produktivitas Nasional adalah tingkat efisiensi, efektivitas, dan kualitas secara total dari seluruh proses produksi barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun swasta. 3. Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing adalah kegiatan yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa dalam rangka meningkatkan Produktivitas dan daya saing nasional secara terencana, terstruktur, sistematis, bersinergi, dan berkesinambungan. 4. Jejaring Kelembagaan Pelayanan Peningkatan Produktivitas adalah pola hubungan fungsional di arttara para pemangku kepentingan dalam pencapaian peningkatan Produktivitas dan daya saing nasional. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota. (21 Keanggotaan Dewan Pengarah, terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota dijabat secara ex oJficio oleh Menteri; b. Wakil Ketua merangkap anggota dijabat secara ex officio oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; c. Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Direktur Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan bidang pelatihan vokasi dan Produktivitas pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerj aan; d. anggota, terdiri atas: 1) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; 2l Sekretaris Jenderal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; 3) Deputi Bidang Ekonomi pada lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; 4l Sekretaris Jenderal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan; 5) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri pada kementerian yang menyelenggarakan urusa.n pemerintahan di bidang perindustrian; 6) Sekretaris Kementerian pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah; Sl( Nlo 1061.59 A 7) Sekretaris 7) Sekretaris Jenderal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; 8) Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri INDONESIA; dan 9) Ketua Forum Rektor INDONESIA. (3) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. MENETAPKAN kebijakan dan program kerja Lembaga Produktivitas Nasional; dan b. mengarahkan, mengendalikan, serta melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas Tim Keda Lembaga Produktivitas Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL

BAB I

BAB I

Pasal 1

BAB I

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 12

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19