PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai

PERMEN Nomor 8 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2024 Nomor 222), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Pegawai dengan predikat kinerja di bawah kategori butuh perbaikan dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja dari komponen kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. predikat kurang, berlaku pengurangan 20% (dua puluh persen); dan b. predikat sangat kurang, berlaku pengurangan 40% (empat puluh persen). (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setiap bulannya untuk jangka waktu 1 (satu) bulan berikutnya. (3) Dalam hal predikat kinerja berubah berdasarkan hasil persetujuan keberatan, kekurangan tunjangan kinerja dibayarkan pada periode pembayaran berikutnya. 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal II

Koreksi

1. Pemberian Tunjangan Kinerja berdasarkan komponen kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dan komponen kehadiran sebesar 20% (dua puluh persen) sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya mulai dilaksanakan terhitung sejak bulan Juni 2024. 2. Pembayaran tunjangan kinerja pertama kali saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dibayarkan sebesar jumlah hari kerja dan komponen lainnya yang mempengaruhi besaran jumlah Tunjangan Kinerja setiap bulannya. 3. Pembayaran tunjangan kinerja terakhir kali saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dibayarkan sebesar jumlah hari kerja sebelum terhitung mulai tanggal Pensiun dan komponen lainnya yang mempengaruhi besaran jumlah Tunjangan Kinerja yang akan diterima. 4. Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dosen dan belum memiliki sertifikasi lebih dari 3 (tiga) tahun tetap menerima Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan yang diterima pada kelas jabatannya paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. 5. Pegawai yang diangkat kembali sebagai pejabat fungsional dosen dari jabatan lain dan belum memiliki sertifikasi lebih dari 3 (tiga) tahun tetap menerima Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan yang diterima pada kelas jabatannya paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat kembali sebagai pejabat fungsional dosen. 6. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2024 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, Œ SANDIAGA SALAHUDDIN UNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж