Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2025 tentang TENTANG JAB...

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Kelas Jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 1083), dinyatakan tidak berlaku bagi Pegawai kecuali ketentuan Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 7C.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2025 MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Œ SUPRATMAN ANDI AGTAS Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM A. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI, PEJABAT ADMINISTRATOR, DAN PEJABAT PENGAWAS NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN SEKRETARIAT JENDERAL 1 SEKRETARIS JENDERAL 17 2 STAF AHLI BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN 16 3 STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL 16 4 STAF AHLI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI 16 5 KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI 15 6 KEPALA BAGIAN ORGANISASI, TATA LAKSANA, DAN TATA USAHA 13 7 KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN 13 8 KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN KINERJA 13 9 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 10 KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA 15 11 KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN TATA USAHA 13 12 KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN KARIR SUMBER DAYA MANUSIA 13 13 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 14 KEPALA BIRO KEUANGAN 15 15 KEPALA BAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN TATA USAHA 13 16 KEPALA BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN 13 17 KEPALA BAGIAN PERBENDAHARAAN 13 18 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 19 KEPALA BIRO BARANG MILIK NEGARA 15 20 KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN TATA USAHA 13 21 KEPALA BAGIAN PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA 13 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 22 KEPALA BAGIAN PENATAUSAHAAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA 13 23 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 24 KEPALA BIRO HUKUM, KOMUNIKASI PUBLIK, DAN KERJA SAMA 15 25 KEPALA BAGIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN TATA USAHA 13 26 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA 13 27 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 28 KEPALA BIRO UMUM 15 29 KEPALA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN 13 30 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA MENTERI 10 31 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA WAKIL MENTERI 10 32 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT JENDERAL 10 33 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA STAF AHLI DAN STAF KHUSUS MENTERI 10 34 KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA DAN TATA USAHA 13 35 KEPALA SUBBAGIAN URUSAN DALAM 10 36 KEPALA SUBBAGIAN KENDARAAN DAN PERJALANAN DINAS 10 37 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 38 KEPALA BAGIAN KEPROTOKOLAN DAN PENGAMANAN 13 39 KEPALA SUBBAGIAN ACARA DAN TAMU PIMPINAN 10 40 KEPALA SUBBAGIAN KEPROTOKOLAN 10 41 KEPALA SUBBAGIAN PENGAMANAN LINGKUNGAN 10 42 KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI 15 43 KEPALA BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA 13 44 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 45 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 17 46 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 15 47 KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN 13 48 KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA 13 49 KEPALA BAGIAN UMUM 13 50 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL 10 51 KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA 10 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 52 DIREKTUR PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 15 53 KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN EVALUASI PERENCANAAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 13 54 KEPALA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN DAN PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK 13 55 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 56 DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 15 57 KEPALA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 13 58 KEPALA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN DAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI HUKUM 13 59 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 60 DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I 15 61 KEPALA SUBDIREKTORAT STANDARDISASI HARMONISASI 13 62 KEPALA SUBDIREKTORAT BINA TATA KELOLA HARMONISASI 13 63 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 64 DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN II 15 65 KEPALA SUBDIREKTORAT STANDARDISASI HARMONISASI 13 66 KEPALA SUBDIREKTORAT BINA TATA KELOLA HARMONISASI 13 67 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 68 DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN III 15 69 KEPALA SUBDIREKTORAT STANDARDISASI HARMONISASI 13 70 KEPALA SUBDIREKTORAT BINA TATA KELOLA HARMONISASI 13 71 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 72 DIREKTUR FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH, DAN PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 15 73 KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 13 74 KEPALA SUBDIREKTORAT BINA PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 13 75 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 76 DIREKTUR PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN, PUBLIKASI, DAN SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 15 77 KEPALA SUBDIREKTORAT PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 13 78 KEPALA SUBDIREKTORAT PENERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 13 79 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 80 DIREKTUR LITIGASI DAN NONLITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 15 81 SUBDIREKTORAT PENYIAPAN PENYELESAIAN SENGKETA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG POLITIK, KEAMANAN DAN PEREKONOMIAN 13 82 SUBDIREKTORAT PENYIAPAN PENYELESAIAN SENGKETA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT, SOSIAL, BUDAYA, HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 13 83 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM 84 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM 17 85 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM 15 86 KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN 13 87 KEPALA BAGIAN KEUANGAN 13 88 KEPALA BAGIAN UMUM 13 89 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL 10 90 KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA 10 91 DIREKTUR PERDATA 15 92 KEPALA SUBDIREKTORAT PROFESI KEPERDATAAN 13 93 KEPALA SUBDIREKTORAT LAYANAN HUKUM PERDATA 13 94 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 95 DIREKTUR PIDANA 15 96 KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL 13 97 KEPALA SUBDIREKTORAT DAKTILOSKOPI 13 98 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 99 DIREKTUR TATA NEGARA 15 100 KEPALA SUBDIREKTORAT KEWARGANEGARAAN 13 101 KEPALA SUBDIREKTORAT LAYANAN DOKUMEN PARTAI POLITIK 13 102 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 103 DIREKTUR OTORITAS PUSAT DAN HUKUM INTERNASIONAL 15 104 KEPALA SUBDIREKTORAT OTORITAS PUSAT 13 105 KEPALA SUBDIREKTORAT HUKUM INTERNASIONAL 13 106 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 107 DIREKTUR BADAN USAHA 15 108 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 109 DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI 15 110 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL 111 DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL 17 112 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL 15 113 KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN 13 114 KEPALA BAGIAN KEUANGAN 13 115 KEPALA BAGIAN UMUM 13 116 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL 10 117 KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA 10 118 DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI 15 119 KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN PELAYANAN 13 120 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 121 DIREKTUR PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, DAN RAHASIA DAGANG 15 122 KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN PELAYANAN 13 123 KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI KOMISI BANDING PATEN 13 124 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 125 DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS 15 126 KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN PELAYANAN 13 127 KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI KOMISI BANDING MEREK 13 128 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 129 DIREKTUR KERJA SAMA, PEMBERDAYAAN, DAN EDUKASI 15 130 KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA 13 131 KEPALA SUBDIREKTORAT PEMBERDAYAAN DAN EDUKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL 13 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 132 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 133 DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI 15 134 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 135 DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM 15 136 KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN SENGKETA ALTERNATIF 13 137 KEPALA SUBDIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN 13 138 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 INSPEKTORAT JENDERAL 139 INSPEKTUR JENDERAL 17 140 SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL 15 141 KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN 13 142 KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 13 143 KEPALA BAGIAN UMUM 13 144 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL 10 145 KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA 10 146 INSPEKTUR WILAYAH I 15 147 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 148 INSPEKTUR WILAYAH II 15 149 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 150 INSPEKTUR WILAYAH III 15 151 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 152 INSPEKTUR WILAYAH IV 15 153 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 154 INSPEKTUR WILAYAH V 15 155 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 156 KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 17 157 SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 15 158 KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN 13 159 KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI 13 160 KEPALA BAGIAN UMUM 13 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 161 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL 10 162 KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA 10 163 KEPALA PUSAT PEMANTAUAN, PENINJAUAN, DAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL 15 164 KEPALA BIDANG PENILAIAN MANFAAT DAN DAMPAK PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL 13 165 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 166 KEPALA PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM 15 167 KEPALA BIDANG BINA JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM 13 168 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 169 KEPALA PUSAT LAYANAN LITERASI HUKUM DAN PEMBINAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL 15 170 KEPALA BIDANG BINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL 13 171 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 172 KEPALA PUSAT PEMBUDAYAAN DAN BANTUAN HUKUM 15 173 KEPALA BIDANG ADVOKASI HUKUM 13 174 KEPALA BIDANG BINA JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM 13 175 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM 176 KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM 17 177 SEKRETARIS BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM 15 178 KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN 13 179 KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI 13 180 KEPALA BAGIAN UMUM 13 181 KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA 10 182 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN 10 183 KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM 15 184 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 185 KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PELAYANAN HUKUM 15 186 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 187 KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN TATA KELOLA HUKUM 15 188 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 189 KEPALA PUSAT STRATEGI EVALUASI DAN PUBLIKASI KEBIJAKAN HUKUM 15 190 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM 191 KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM 17 192 SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM 15 193 KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN 13 194 KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI 13 195 KEPALA BAGIAN UMUM 13 196 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL 10 197 KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA 10 198 KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN TEKNIS DAN KEPEMIMPINAN 15 199 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 200 KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN FUNGSIONAL 15 201 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 202 KEPALA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI 15 203 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 KANTOR WILAYAH 204 KEPALA KANTOR WILAYAH HUKUM 15 205 KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM 14 206 KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM 13 207 KEPALA BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL 13 208 KEPALA DIVISI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM 14 209 KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM 13 POLITEKNIK PENGAYOMAN INDONESIA 210 DIREKTUR POLITEKNIK PENGAYOMAN INDONESIA 15 211 WAKIL DIREKTUR I BIDANG AKADEMIK 14 212 WAKIL DIREKTUR II BIDANG KEUANGAN DAN UMUM 14 213 WAKIL DIREKTUR III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 14 214 KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM 13 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 215 KEPALA SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN REFORMASI BIROKRASI 10 216 KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 10 217 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA 10 218 KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN KERJASAMA 13 219 KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK 10 220 KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI KETARUNAAN DAN ALUMNI 10 221 KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN ADMINISTRASI KERJASAMA 10 BALAI HARTA PENINGGALAN 221 KEPALA BALAI HARTA PENINGGALAN 13 223 KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH I 10 224 KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH II 10 225 KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH III 10 226 KEPALA SUBBAGIAN UMUM 10 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM 227 KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM 13 228 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10 229 KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN 10 230 KEPALA SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI 10 B. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 1 PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JENJANG KEAHLIAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA 8 PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA 10 PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA 12 PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI UTAMA 14 2 PENYULUH HUKUM JENJANG KEAHLIAN PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA 8 PENYULUH HUKUM AHLI MUDA 9 PENYULUH HUKUM AHLI MADYA 11 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN PENYULUH HUKUM AHLI UTAMA 13 3 ANALIS HUKUM JENJANG KEAHLIAN ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA 8 ANALIS HUKUM AHLI MUDA 9 ANALIS HUKUM AHLI MADYA 11 ANALIS HUKUM AHLI UTAMA 13 4 PENERJEMAH JENJANG KEAHLIAN PENERJEMAH AHLI PERTAMA 8 PENERJEMAH AHLI MUDA 9 PENERJEMAH AHLI MADYA 11 5 KURATOR KEPERDATAAN JENJANG KEAHLIAN KURATOR KEPERDATAAN AHLI PERTAMA 8 KURATOR KEPERDATAAN AHLI MUDA 9 KURATOR KEPERDATAAN AHLI MADYA 11 KURATOR KEPERDATAAN AHLI UTAMA 13 6 PEMERIKSA PATEN JENJANG KEAHLIAN PEMERIKSA PATEN AHLI PERTAMA 8 PEMERIKSA PATEN AHLI MUDA 9 PEMERIKSA PATEN AHLI MADYA 11 PEMERIKSA PATEN AHLI UTAMA 13 7 PEMERIKSA MEREK JENJANG KEAHLIAN PEMERIKSA MEREK AHLI PERTAMA 8 PEMERIKSA MEREK AHLI MUDA 9 PEMERIKSA MEREK AHLI MADYA 11 PEMERIKSA MEREK AHLI UTAMA 13 8 PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI JENJANG KEAHLIAN PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI AHLI PERTAMA 8 PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI AHLI MUDA 9 PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI AHLI MADYA 11 PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI AHLI UTAMA 13 9 ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL JENJANG KEAHLIAN ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI PERTAMA 8 ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI MUDA 9 ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI MADYA 11 ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI UTAMA 13 10 DOKTER/SPESIALIS JENJANG KEAHLIAN DOKTER AHLI PERTAMA 9 DOKTER AHLI MUDA 10 DOKTER AHLI MADYA 12 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN DOKTER AHLI UTAMA 14 11 DOKTER GIGI/SPESIALIS JENJANG KEAHLIAN DOKTER GIGI AHLI PERTAMA 9 DOKTER GIGI AHLI MUDA 10 DOKTER GIGI AHLI MADYA 12 DOKTER GIGI AHLI UTAMA 14 12 TERAPIS GIGI DAN MULUT JENJANG KEAHLIAN TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA 8 TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MUDA 9 TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MADYA 11 13 TERAPIS GIGI DAN MULUT JENJANG KETERAMPILAN TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL 6 TERAPIS GIGI DAN MULUT MAHIR 7 TERAPIS GIGI DAN MULUT PENYELIA 8 14 PERAWAT JENJANG KEAHLIAN PERAWAT AHLI PERTAMA 8 PERAWAT AHLI MUDA 9 PERAWAT AHLI MADYA 11 15 PERAWAT JENJANG KETERAMPILAN PERAWAT TERAMPIL 6 PERAWAT MAHIR 7 PERAWAT PENYELIA 8 16 PSIKOLOG KLINIS JENJANG KEAHLIAN PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA 8 PSIKOLOG KLINIS AHLI MUDA 9 PSIKOLOG KLINIS AHLI MADYA 11 17 APOTEKER JENJANG KEAHLIAN APOTEKER AHLI PERTAMA 8 APOTEKER AHLI MUDA 9 APOTEKER AHLI MADYA 11 18 ASISTEN APOTEKER JENJANG KETERAMPILAN ASISTEN APOTEKER TERAMPIL 6 ASISTEN APOTEKER MAHIR 7 ASISTEN APOTEKER PENYELIA 8 19 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN JENJANG KEAHLIAN PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA 8 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MUDA 9 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MADYA 11 20 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN JENJANG KETERAMPILAN PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL 6 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MAHIR 7 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA 8 21 FISIOTERAPIS JENJANG KEAHLIAN FISIOTERAPIS AHLI PERTAMA 8 FISIOTERAPIS AHLI MUDA 9 FISIOTERAPIS AHLI MADYA 11 22 FISIOTERAPIS JENJANG KETERAMPILAN FISIOTERAPIS TERAMPIL 6 FISIOTERAPIS MAHIR 7 FISIOTERAPIS PENYELIA 8 23 PEREKAM MEDIS JENJANG KETERAMPILAN PEREKAM MEDIS TERAMPIL 6 PEREKAM MEDIS MAHIR 7 PEREKAM MEDIS PENYELIA 8 24 NUTRISIONIS JENJANG KEAHLIAN NUTRISIONIS AHLI PERTAMA 8 NUTRISIONIS AHLI MUDA 9 NUTRISIONIS AHLI MADYA 11 25 ADMINISTRATOR KESEHATAN JENJANG KEAHLIAN ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA 8 ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA 9 ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA 11 26 BIDAN JENJANG KEAHLIAN BIDAN AHLI PERTAMA 8 BIDAN AHLI MUDA 9 BIDAN AHLI MADYA 11 27 BIDAN JENJANG KETERAMPILAN BIDAN TERAMPIL 6 BIDAN MAHIR 7 BIDAN PENYELIA 8 28 ARSIPARIS JENJANG KEAHLIAN ARSIPARIS AHLI PERTAMA 8 ARSIPARIS AHLI MUDA 9 ARSIPARIS AHLI MADYA 11 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 29 ARSIPARIS JENJANG KETERAMPILAN ARSIPARIS TERAMPIL 6 ARSIPARIS MAHIR 7 ARSIPARIS PENYELIA 8 30 PUSTAKAWAN JENJANG KEAHLIAN PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA 8 PUSTAKAWAN AHLI MUDA 9 PUSTAKAWAN AHLI MADYA 11 31 PUSTAKAWAN JENJANG KETERAMPILAN PUSTAKAWAN/ASISTEN PERPUSTAKAAN TERAMPIL 6 PUSTAKAWAN/ASISTEN PERPUSTAKAAN MAHIR 7 PUSTAKAWAN/ASISTEN PERPUSTAKAAN PENYELIA 8 32 WIDYAISWARA JENJANG KEAHLIAN WIDYAISWARA AHLI PERTAMA 8 WIDYAISWARA AHLI MUDA 10 WIDYAISWARA AHLI MADYA 12 WIDYAISWARA AHLI UTAMA 14 33 DOSEN JENJANG KEAHLIAN ASISTEN AHLI 9 LEKTOR 11 LEKTOR KEPALA 13 PROFESOR 15 34 PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN JENJANG KEAHLIAN PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA 8 PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MUDA 10 PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MADYA 12 35 PENATA PENERBITAN ILMIAH JENJANG KEAHLIAN PENATA PENERBITAN ILMIAH AHLI PERTAMA 8 PENATA PENERBITAN ILMIAH AHLI MUDA 9 PENATA PENERBITAN ILMIAH AHLI MADYA 11 36 ANALIS KEBIJAKAN JENJANG KEAHLIAN ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA 8 ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 10 ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA 12 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 37 ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR JENJANG KEAHLIAN ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA 8 ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA 10 ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA 12 ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI UTAMA 14 38 ANALIS SDM APARATUR JENJANG KEAHLIAN ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA 8 ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA 10 ANALIS SDM APARATUR AHLI MADYA 12 39 PRANATA SDM APARATUR JENJANG KETERAMPILAN PRANATA SDM APARATUR TERAMPIL 6 PRANATA SDM APARATUR MAHIR 7 PRANATA SDM APARATUR PENYELIA 8 40 AUDITOR JENJANG KEAHLIAN AUDITOR AHLI PERTAMA 8 AUDITOR AHLI MUDA 10 AUDITOR AHLI MADYA 12 AUDITOR AHLI UTAMA 14 41 AUDITOR JENJANG KETERAMPILAN AUDITOR TERAMPIL 6 AUDITOR MAHIR 7 AUDITOR PENYELIA 9 42 PERENCANA JENJANG KEAHLIAN PERENCANA AHLI PERTAMA 8 PERENCANA AHLI MUDA 10 PERENCANA AHLI MADYA 12 43 ANALIS ANGGARAN JENJANG KEAHLIAN ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA 8 ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA 10 ANALIS ANGGARAN AHLI MADYA 12 44 PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT JENJANG KEAHLIAN PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA 8 PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA 9 PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MADYA 11 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 45 PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT JENJANG KETERAMPILAN PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL 6 PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MAHIR 7 PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PENYELIA 8 46 ANALIS KERJA SAMA JENJANG KEAHLIAN ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA 8 ANALIS KERJA SAMA AHLI MUDA 10 ANALIS KERJA SAMA AHLI MADYA 12 47 PRANATA KOMPUTER JENJANG KEAHLIAN PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA 8 PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA 9 PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA 11 48 PRANATA KOMPUTER JENJANG KETERAMPILAN PRANATA KOMPUTER TERAMPIL 6 PRANATA KOMPUTER MAHIR 7 PRANATA KOMPUTER PENYELIA 8 49 PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA JENJANG KEAHLIAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA 8 PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA 10 PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MADYA 12 50 ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA JENJANG KEAHLIAN ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA AHLI PERTAMA 8 ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA AHLI MUDA 10 ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA AHLI MADYA 12 51 PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA JENJANG KETERAMPILAN PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TERAMPIL 7 PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MAHIR 8 PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PENYELIA 9 C. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN LAINNYA NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 1 STAF KHUSUS MENTERI 16 D. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 1 PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 7 2 PENATA KELOLA PEMERINTAHAN 7 3 FASILITATOR PEMERINTAHAN 7 4 KONSELOR SDM 7 5 PENATA LAYANAN OPERASIONAL 7 6 PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI 7 7 PENGENDALI KONTEN INTERNET 7 8 PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN 6 9 PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 6 10 PENGELOLA KEPROTOKOLAN 6 11 DOKUMENTALIS HUKUM 6 12 PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN 6 13 PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL 6 14 OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL 5 15 PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 5 16 PENGELOLA UMUM OPERASIONAL 1 MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUPRATMAN ANDI AGTAS

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2025 tentang TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8