Peraturan Menteri Nomor 206-pmk-07-2011 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 72/PMK.07/2011 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2011

PERMEN Nomor 206-pmk-07-2011 Tahun 2011

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011 diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Dalam hal dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat tidak mencukupi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan optimalisasi penyerapan dana yang tersalur www.djpp.kemenkumham.go.id dengan cara melakukan pembayaran kepada Guru PNSD berdasarkan jumlah bulan. (2) Dalam hal masih terdapat dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang tidak tersalur setelah realisasi pembayaran pada: a. Triwulan Pertama, maka dana tersebut menjadi penambah pagu pendanaan Triwulan Kedua; b. Triwulan Kedua, maka dana tersebut menjadi penambah pagu pendanaan Triwulan Ketiga; dan c. Triwulan Ketiga, maka dana tersebut menjadi penambah pagu pendanaan Triwulan Keempat. (3) Dalam hal masih terdapat dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang belum tersalur sampai dengan realisasi pembayaran Triwulan Keempat, karena kondisi sebagai berikut: a. Seluruh Guru PNSD penerima dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD telah mendapatkan haknya, sehingga terjadi kelebihan dana; atau b. Guru PNSD penerima dana Tambahan Penghasilan PNSD belum seluruhnya mendapatkan haknya, karena dana yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tidak mencukupi kebutuhan pendanaan, maka dana tersebut akan diperhitungkan pada penyaluran dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD tahun anggaran berikutnya. 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, ayat (2) huruf c angka 4), angka 5), dan angka 6) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pasal 7

(1) Laporan Realisasi Semester Pertama menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Keuangan dalam rekonsiliasi data jumlah pendanaan dan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatkan dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Agustus 2011. (2) Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi tentang: a. Jumlah Guru PNSD yang telah menerima dana Tambahan Penghasilan Guru Semester Pertama Tahun 2011 beserta selisih www.djpp.kemenkumham.go.id kurang atau selisih lebih pada Laporan Realisasi Pembayaran Semester Pertama; b. Perkiraan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapat dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun Anggaran 2011 beserta jumlah pendanaan yang dibutuhkan sampai dengan akhir Tahun 2011; c. Perkiraan jumlah Guru PNSD yang berhak namun belum menerima sepenuhnya dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 beserta jumlah pendanaannya; d. dihapus; dan e. Perkiraan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapat dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun Anggaran 2012. (3) Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan menjadi masukan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyusun rencana alokasi dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD per daerah Tahun Anggaran 2012. (4) Rencana alokasi dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD per daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 4. Ketentuan

Pasal 8

Pemerintah Daerah penerima dana yang tidak menyampaikan Laporan Realisasi Semester Pertama dan Semester Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran per daerah dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Triwulan Pertama tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Desember 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 12 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.