PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-2 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 19 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK NAVIGASI

PERMEN Nomor pm-2 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 815) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Instalasi merupakan sarana penunjang teknis kenavigasian yang berada di lingkungan Distrik Navigasi. (2) Jenis Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. menara suar; b. stasiun radio pantai (SROP); c. vessel traffic service (VTS); d. kapal negara; e. bengkel dan galangan; dan f. laboratorium pengamatan laut. (3) Pada setiap instalasi ditempatkan jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksana yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan. (4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk masing-masing Distrik Navigasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 2. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikoordinasikan oleh: a. kepala seksi yang menangani fungsi sarana bantu navigasi pelayaran bagi instalasi menara suar; b. kepala seksi yang menangani fungsi armada bagi instalasi kapal negara, bengkel dan galangan; c. kepala seksi yang menangani fungsi telekomunikasi pelayaran bagi instalasi stasiun radio pantai (SROP) dan vessel traffic service (VTS); dan d. kepala seksi yang menangani fungsi alur pelayaran bagi instalasi laboratorium pengamatan laut. 3. Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 53A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi Tipe B yang telah ditetapkan sebagai instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. 4. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2024 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2024 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 40