PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

PERDA Nomor 1 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Daerah Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang terdiri atas Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 6. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 8. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 9. Urusan Pemerintahan Daerah adalah kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah. 10. Urusan Pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. 11. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. 12. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. 13. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia 14. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan potensi yang dimiliki Daerah. 15. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap orang. 16. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. 17. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dari Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota. 18. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain dalam wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB IV

KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 5

Koreksi

(1) Klasifikasi urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas: a. urusan wajib; b. urusan pilihan; dan c. urusan pemerintahan umum. (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan b. urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pasal 6

Koreksi

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.

Pasal 7

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.

Pasal 8

Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.

Pasal 9

Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional; b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; c. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan; d. penanganan konflik sosial; e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi; f. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Daerah Kabupaten/Kota; g. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

BAB VI

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 11

Koreksi

Urusan Pemerintahan Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip: a. akuntabilitas; b. efisiensi; c. eksternalitas; dan d. kepentingan strategis Daerah.

Pasal 12

Koreksi

(1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diselenggarakan oleh: a. perangkat Daerah; b. dengan menugasi pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkaan asas Tugas Pembantuan; atau c. dengan menugasi pemerintah Desa. (2) Tata cara pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. (3) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b ditunjang dengan: a. layanan utama; dan b. layanan pendukung. (2) Layanan utama dan layanan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan: a. tugas pembantuan; dan b. asas dekonsentrasi. (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan dan asas dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah Pusat. (3) Penyelenggaraan tugas pembantuan dan asas dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Tata cara penyelenggaraan tugas pembantuan dan asas dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

BAB IX

Pasal 18

BAB X

Pasal 19

BAB XI

Pasal 20

Pasal 21