Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN KED...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 11 Pasal 1 diubah dan angka 12 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 4

Koreksi

Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas: a. Sekretariat Daerah Tipe B; b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe C; c. Inspektorat Daerah Tipe B; d. Dinas Daerah terdiri atas: 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan; 2. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan; 5. Dinas Sosial Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial; 6. Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja; 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 8. Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan; 9. Dinas … Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 9. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; 12. Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; 13. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi sebagai dinas yang memiliki struktur organisasi khusus (Non Tipe); 15. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga; 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan; 17. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; 18. Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; 19. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; 20. Dinas Kehutanan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan; 21. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; 22. Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan; 23. Dinas Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi; 24. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan trantibum dan sub urusan kebakaran; dan 25. Dinas Perkebunan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; e. Badan Daerah terdiri atas: 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah; 2. Badan … Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan; 3. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian; 4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan; 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Non Tipe sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Penanggulangan Bencana; 6. Badan Penghubung Daerah Provinsi merupakan merupakan Badan Daerah setingkat Bidang untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat; dan 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. 3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Koreksi

(1) Pada Dinas dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD. (2) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Provinsi yang berbentuk Satuan Pendidikan Formal. (3) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat UPTD pada Dinas Kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi yang memberikan layanan secara profesional. (4) Rumah Sakit Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah. (5) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur. 4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Koreksi

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 7 merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum. (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. 5. Pasal 10 Dihapus Pasal II … Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal II

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat. ttd ZUDAN ARIF FAKRULLOH ttd MUHAMMAD IDRIS Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Biro Hukum, Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc Pembina Tk. I /(IV/b) NIP. 19690820 199903 1 005 LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT: (1-172/2023) Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 22 September 2023 Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT, Diundangkan di Mamuju pada tanggal 22 September 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

Pasal II