PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

PERDA Nomor 3 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 9. Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 10. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode. 11. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. 12. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 13. Neraca adalah Laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 14. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. 15. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. 16. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 17. Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CALK adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan yang mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

BAB II

LAPORAN KEUANGAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 berupa Laporan Keuangan yang memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Perubahan SAL; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan Atas Laporan Keuangan. (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Koreksi

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut: a. Pendapatan Rp. 5.302.613.771.985,77 b. Belanja dan Transfer Rp. 5.873.545.697.437,57 Surplus/Defisit (Rp. 570.931.925.451,80) c. Pembiayaan Penerimaan Rp. 633.458.744.495,75 Pengeluaran Rp. 00,00 Pembiayaan Netto Rp. 633.458.744.495,75 d. SiLPA Rp. 62.526.819.043,95

Pasal 5

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut: a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp.367.872.627.415,23) dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp.5.670.486.399.401,00 2. Realisasi Rp.5.302.613.771.985,77 Selisih Kurang (Rp. 367.872.627.415,23) b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah (Rp.443.598.084.458,43) dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran Belanja dan Transfer setelah perubahan Rp.6.317.143.781.896,00 2. Realisasi Rp.5.873.545.697.437,57 Selisih Kurang (Rp. 443.598.084.458,43) c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp.75.725.457.043,20 dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran Surplus/Defisit setelah perubahan (Rp. 646.657.382.495,00) 2. Realisasi (Rp. 570.931.925.451,80) Selisih lebih Rp. 75.725.457.043,20 d. Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan Pembiayaan sebesar (Rp.13.198.637.999,25) dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 646.657.382.495,00 2. Realisasi Rp. 633.458.744.495,75 Selisih Kurang (Rp. 13.198.637.999,25) e. Selisih Anggaran dengan Realisasi pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,00 2. Realisasi Rp. 0,00 Selisih Rp. 0,00 f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp.13.198.637.999,25) dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 646.657.382.495,00 2. Realisasi Rp. 633.458.744.495,75 Selisih Kurang (Rp. 13.198.637.999,25) g. Selisih Anggaran dengan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sejumlah Rp.62.526.819.043,95 dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran SILPA setelah perubahan Rp. 0,00 2. Realisasi SILPA Rp. 62.526.819.043,95 Selisih Lebih Rp. 62.526.819.043,95

Pasal 6

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut : a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 84.156.506.495,75 b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 84.156.506.495,75 Sub Total Rp. (0,00) c. SiLPA/SiKPA Rp. 62.526.819.043,95 Sub Total Rp. 62.526.819.043,95 d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp. 0,00 e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 62.526.819.043,95

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut: a. Jumlah Aset Rp. 14.035.545.055.281,94 b. Jumlah Kewajiban Rp. 1.376.195.156.247,68 c. Jumlah Ekuitas Rp. 12.659.349.899.034,26 d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Rp. 14.035.545.055.281,94

Pasal 8

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut : a. Pendapatan Rp. 5.358.247.782.878,25 b. Beban Rp. 5.333.239.740.461,48 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Rp. 25.008.042.416,76 c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional (Rp. 47.046.724.836,90) Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa Rp. 22.038.682.420,14 d. Pos Luar Biasa (Rp. 466.511.668,00) Surplus/Defisit-LO Rp. 22.505.194.088,14

Pasal 9

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut : a. Saldo Kas Awal BUD Per 1 Jan 2022 Rp. 84.159.391.299,73 b. Kenaikan/Penurunan Kas (Rp. 21.734.607.615,57) Terdiri dari : - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp. 741.246.563.801,20 - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (Rp 1.312.178.489.253,00) - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Rp 549.302.238.000,00 - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (Rp 104.920.163,77) c. Saldo Kas Akhir BUD Per 31 Desember 2022 Rp 62.424.783.684,16 Terdiri dari : - Kas di Rekening Kas Umum Daerah Rp. 25.508.703.956,55 - Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00 - Kas di Bendahara BOS Rp. 291.662.122,00 - Kas di Bendahara BLUD Rp. 36.624.417.605,61 d. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Rp 14.850.000,00 e. Saldo Akhir Kas Lainnya Rp 1.991.455.963,79 f. Saldo Akhir Kas Rp 64.431.089.647,95

Pasal 10

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut : a. Ekuitas Awal Rp. 12.588.259.482.701,95 b. Surplus/Defisit LO (Rp. 22.505.194.088,14) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar : c. Koreksi Nilai Piutang Rp. 4.232.281.944,00 d. Koreksi Penyisihan Piutang Rp. 756.607,50 e. Koreksi Penyisihan Investasi Non (Rp. 980.000.000,00) Permanen f. Koreksi Nilai Penyertaan Modal - Rp. 84.120.272.991,00 Investasi Permanen g. Koreksi Aset Tetap (Rp. 4.591.761.983,11) h. Koreksi Akumulasi Penyusutan dan Rp. 10.632.265.174,58 Amortisasi i. Koreksi Utang Rp. 314.279.000,00 j. Koreksi Aset Lain-lain (Rp. 132.483.313,49) k. Ekuitas Akhir Rp. 12.659.349.899.034,26

Pasal 11

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), terdiri atas : Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut urusan Pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah. b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. Lampiran III : Laporan operasional; d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas; e. Lampiran V : Neraca; f. Lampiran VI : Laporan arus kas; g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan; h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah; i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap; n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya; p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah; q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek; r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang; s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, teridiri atas: Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 13

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Gubernur MENETAPKAN Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15