Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATA...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa13 (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan! atau busana; c. kontes kecantikan; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap; g. permainan bilyar dan bowling; h. pacuan kuda dan pacuan kendaraan bermotor; 1. permainan ketangkasan; J. panti pijat, refleksi, mandi uap!spa, dan pusat kebugaran (fitness center); k. pertandingan olahraga; (3) Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran. 2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 7

Koreksi

(1) Tarif pajak untuk pertunjukan film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan!atau busana yang berkelas lokal!tradisional sebesar 0% (noI persen). (3) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan! atau busana yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen). (4) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan!atau busana yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen). (5) Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas lokal!tradisional sebesarO % (nol persen). (6) Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen). (7) Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen). (8) Tarif pajak untuk pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen). (9) Tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen). (10) Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (live music), musik dengan Disc Jockey (DJ) dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen). (11) Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokaljtradisional sebesar 0% (no1persen). (12) Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10% (sepuluh persen). (13) Tarif pajak untuk permainan bilyar, bowling sebesar 10'Yo (sepuluh persen). (14) Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokaljtradisional sebesar 5% (lima persen). (15) Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas nasional dan tradisional sebesar 15% (lima belas persen). (16) Tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sebesar 15% (lima belas persen). (17) Tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen). (18) Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap dan spa sebesar 35% (tigapuluh lima persen). (19) Tarif pajak untuk ref1eksi dan Pusat Kebugaranj Fitness Center sebesar 10% (sepuluh persen). (20) Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas lokaljtradisional sebesar 0% (no1 persen). (21) Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen). (22) Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen). 3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Koreksi

(1) Pajak Hiburan yang terutang terjadi pada saat pembayaran harga tanda masuk tempat hiburan. (2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum diselenggarakan, pajak terutang pada saat pembayaran harga tanda masuk tempat hiburan. hiburan terjadi Pasaill Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ':Jetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraxuran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2015 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd. BASUKI T PURNAMA Diundarigkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd. SAEFULLAH LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 103 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA: (3/2015)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOM OR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HlBURAN

Pasal I

Pasal I

Pasal 7

Pasal 11