Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATA...

Pasal 19B

Pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya dan beracun, wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan pemadam kebakaran yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah atau unit kerja yang membidangi sub urusan kebakaran.

Pasal 19C

Koreksi

(1) Dalam hal terjadi kebakaran maka setiap orang yang berada di lokasi kebakaran dan/atau mengetahui terjadinya kebakaran berpartisipasi aktif dalam tindakan awal pemadaman kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba dilokasi. (2) Partisipasi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melakukan tindakan awal pemadaman kebakaran; b. menginformasikan kepada instansi yang membidangi kebakaran dan/atau pos pemadam kebakaran terdekat; dan c. menjaga ketertiban/keamanan di lokasi kebakaran.

Pasal 19D

Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus rukun tetangga/rukun warga (RT/RW), relawan pemadam kebakaran, Lurah/Camat dan instansi terkait segera melakukan tindakan penanggulangan dan pengamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19E

(1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran, maka pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan atau pekarangan wajib memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk: a. memasuki bangunan/lingkungan bangunan; b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar; c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran yang berada dalam area bahaya kebakaran; d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan; dan e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan. (2) Perusakan/perobohan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan. 5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) ayat (6), ayat (7), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (5), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 19A ayat (1), ayat (2), Pasal 19B dan Pasal 19E ayat (1) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; c. penghentian sementara dari kegiatan; d. pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan; e. penghentian kegiatan selamanya; f. biaya paksa; dan/atau g. denda administrasi. (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri. Ditetapkan di Kediri pada tanggal 10 Maret 2022 WALIKOTA KEDIRI, ttd. ABDULLAH ABU BAKAR Diundangkan di Kediri pada tanggal 10 Maret 20220 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, ttd. BAGUS ALIT LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 16-1/2022 Salinan sesuai dengan aslinya a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI KEPALA BAGIAN HUKUM, MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH. Penata Tingkat I NIP. 19760810 200604 1 022

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

BAB 1

Pasal 19A

Pasal 19B

BAB 1

Pasal 19A

Pasal 19B

Pasal 19C

Pasal 19D

Pasal 19E

Pasal 25

Pasal II

BAB 2

Pasal 19B

Pasal 19C

Pasal 19D

Pasal 19E

Pasal 25

Pasal II