PERDA

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019-2024

PERDA Nomor 10 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan U r u s a n Pemcsrintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi selufis- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA T a h u n 1945. 3. Pemerintah Daerah ad^dah Walikota sebagai u n s u r penyelenggfira Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan u r u s a n pemerintahan yang m(3njadi kewenangan daerah otonom. 4. Walikota adalah Walikota Gorontalo. 5. Reneana Pembangunan J a n g k a Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat R P J M N adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional u n t u k periode 5 (lima) tahun. j 6. Reneana Pembangunan ^fangka Menengah Daerah Kota Gorontalo yemg selanjutnya disebut R P J M D adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah u n t u k periode 5 (lima) tahun. . 7. Reneana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat R K P D adalah dokumen perencanaan daerah u n t u k periode 1 (satu) t a h u n . 8. Reneana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstni Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah u n t u k periode 5 (lima) tahun. j 9. Reneana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perang]<at Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah u n t u k periode 1 (satu) tahun. 10. Pembangunan Daerah adalah u s a h a yang sistematik u n t u k pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah u n t u k peningkatan dcin pemerataan pendapiatan masyarakat, kesempatan kerja, lapang£in berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan u r u s a n pemerintahan yang menjadi kewenangannya. 11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah s u a t u proses u n t u k menentukan kebijakan m a s a depan, melalui u r u t a n pilihan, yang PERANGKAT DAEj^AH KABAG HUKUM SEKDA 1 r- melibatkan berbagai u n s u r pemangku kepentingan, guna pemanfaaban dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam j a n g k a w a k t u tertentu di daerah. 12. Visi adalah r u m u s a n u m u m mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 13. Misi adalah r u m u s a n u m u m mengenai upaya-upaya yang a k a n dilaksanakan u n t u k mewujudkan visi. j 14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikeitif u n t u k mewujudkan visi dsm misi. 15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah u n t u k raencapai tujuan. 16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi S£itu atau lebih kegiatan yang dilaksanakem oleh Perangkat Daerah atau mavSyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah u n t u k mencapai s a s a r a n dan tujuan pembangunan Daerah. ! 17. Keuangan Daerah adalah semua h a k dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan using termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan deng;an h a k dan kewajiban daerali tersebut. | 18. Pengenidalian dan evalua.si Pembangunan Daerah adalah s u a t u proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijalian pembangunan serta menilai basil realisasi kinerja dan keuangan u n t u k memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif. B A B II R P J M D

Pasal 8

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanggm Peraturan Daerah ini d(3ngan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo. Diundangkan di Gorontalo pada tanggal ? • M ; S E K R E T A R I S DA 2019 Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal? 9K»TTs:r 2019 WALIKOTA G O R O N i m O , MARTEN A. TAHA KOTA GORONTALO, ISMAtL M A D J I D L E M B A R A N D A E R A H KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR .!.§ N O R E G P E R A T U R A N D A E R A H KOTA GORONTALO NOMOR : (11/43/2019) PERANGKAT DAEI KABAG HUKUM ASISTEN SEKDA P E N J E L A S A N P E R A T U R A N D A E R A H KOTA GORONTALO NOMOR t§ TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN J A N G K A M E N E N G A H D A E R A H KOTA GORONTALO TAHUN 2019-2024 I . UMUM R P J M D Kota Gorontalo merupakan dokumen perencanaan Kota Gorontalo u n t u k periode 5 t a h u n yang dimaksudkan u n t u k memberikan arahan sekaligus menjadi a c u a n bagi selurub pelaku pembangunan di Kota Gorontalo dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembfingunan dan pelayanan kepada masyarakat. R P J M D merupakan penjabaran dari visi, misi, dan pirogram kepiala daeralb yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijalian, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendsinaan bersifat indikatif untuk j a n g k a w a k t u 5 (lima) t a h u n yang d i s u s u n dengan berpedoman pada R P J P D dan R P J M N . R P J M D digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan penyusunan R K P D serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. B a h w a berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (4) UNDANG-UNDANG Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana t(;lah diubah beberapa kali t<;rakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Reneana Pembangunan J a n g k a Menengah Daerah ditetiipkan dengan Peraturan Daerah. B a h w a berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Reneana Pembangunan J a n g k a Menengah Daerah Kota Gorontalo T a h u n 2019-2024 11. PASAL D E M I PASAL

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019-2024

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8