PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Usaha

PERDA Nomor 6 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0038) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 9, diubah sebagai berikut :

Pasal 9

Struktur dan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 2. Ketentuan Pasal 37, diubah sebagai berikut :

Pasal 37

Struktur dan besaran tarif retribusi rumah potong hewan Pasal 37 Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 3. Ketentuan Pasal 51, diubah sebagai berikut :

Pasal 51

Struktur dan besaran tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah tercantum Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat. Ditetapkan di Waikabubak pada tanggal, 22 Desember 2015 Pj. BUPATI SUMBA BARAT, ttd PAULUS SEKAYU KARUGU LIMU Diundangkan di Waikabubak pada tanggal, 23 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT, ttd UMBU DINGU DEDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 6. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 08/2015

Pasal I

Koreksi

Pasal 9

Pasal 37

Struktur dan besaran tarif retribusi rumah potong hewan Pasal 37 Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 3. Ketentuan Pasal 51, diubah sebagai berikut :

Pasal 51

Struktur dan besaran tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah tercantum Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.