Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ANG...

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2O1A semula berjumlah Rp. 2.214.693.408.699,00,- (dua tril,'\rn dua ratus empat belas milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah Rp.2a9.3A3.727.939,- (dua ratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus delapal puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), sehingga menjadi Rp. 2.504.O77.136.638,- (dua trilyun Iima ratus empat milyar tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut: l. Pendapatan a. Semula b. Bertambah Rn 1.9.i8.299.648.000 Ro 168.952.349.173 Jurilah Pendapatan setelal Perubahan Ro 2.127 .251.997 .173 3. Pembiayaan a. Pene maan Pembiayaan 1). Semula Rp 256.393.760.699 2) . Bertambai Rp 1.20.431 .378.766 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 376.825.139.465 1). Semula 2) . Bertambai Rp Jumlah PembiaAaan Nefro Rp 330.889.564.465 Sisa Lebih Penbiauaan Anggaran Tohlm Berkenaan Rp 4.621.674.669

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a, terdiri dari 44.435.575.000 1.500.000.000 a. Pendapatan Asli Daerah a. Semula b. Bertambah b. Dana Perimbangal 1). Semula 2). Berkurang 293.218.865.000 34 .289.728.000 Rp Rp Ro 327.508.593.000 Rn 1.416.052.436.000 Rp{ 4 .97 0.726.827]' Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 1.411081.709.173 c. Lainlain Pendapatan Daemh Yang Sah ll. Semula Rp 249.028.347.000 2). Bertambah Rp 13e.633!1!!!q Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan Ro 388.661.695.000 2. Belanja a. Semula Rp 2.170.257.833.699 b. Beflambal Rp 283.262.053,270 Jumlah Belanja setelai Perubalan Rp 2.453.519.886,969 Defisit Rp (326.267.889.796) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perrbrh- &---l!.,9!E&4!L (2) Pendapatan Asti Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis pendapatan: a. Pendapatan Pajak Daerah ll. Seloula Rp 65.540.000.000 2). Bertambah Rp 13.i33.000.000 Junlai Pendapatan Pajak Daerah setelah Perubalan Rp 78.673.000,000 b. Hasil Retribusi Daerah l). Semula RP 11.681 911.000 2l . Bertambah Rp 2.068.69S.000 Jumlah Hasrl Retnbusi Daemh setelah Pcrubahan Rp 13.750.610.000 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dpisahlan l), Semula RP 14.667.006.000 berh.rrang Rp (974.682.000) Junlah Hasil Pengelolaan Keka.vaan Daerah Rp 13 692.324.000 Yang Dipisahkan setelah Perubahan d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah l). S€mula RP 201.329.948 000 21. Be anbah RP 20.062.711.000 Jurnlah Lainlain Pendapatan Asli Daemh Rp 221.392 659.000 Yang Sah setelah Perubahan (3). Dana perimbanga! s€bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukar Pajal t). Semula Rp 32.780 736.000 2). Bertambah Rp 209.896.000 Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagr Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp 32.990.632.000 b. Dana Alokasi Umum ll. Senula Rp 1.049.016.918 000 21. Bertambai/berkurang Rp JumlahDaraAlokasiUmumsetelahperubahan Rp 1.049.016.918.000 c. Dana Alokasi Khusus Il. Semula Rp 334.254 782 000 21. Berkuralg Rp{ t4 .t80.622.827 | Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 320 074 159 173 d Dana lnseotif Daerah l). Semula 2). Bertanbah Rp Rp 9.000.000.000 Jumlah Dana lnsentil Daerah setelah Perubahan Rp 9 000.000 000 (4) Lainlain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: Jumlah Pendapatan Hibai s€telai Pembahan Rp 80.291.200.000 b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provhsi dan Pemerintah Daerah Lainnya I). Semula Rp 102.417.476.000 2) . Berkurang Rp 2.86s.20q!qq Jumlah Dana BaBi Hasil PajaL dari Provinsi dan Pemerintall Larnnva setclah Perubahan Rp 105.282.684.000 c. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus I). Semula Rp 146.610.871.000 2). Berkurang Rp 1462 s48.000) Jumlah Dara Penyesuaian dan Otonomi Nhusus setelai Perubahan Rp 146.148.323.000 21. Bertambai Rp 56.939.488.000 Jumlah Bantuan KeuanSan dari hovinsi atau Pemeriltah Daerah Lainnya setelal Peruba}1arl Rp 56.939.488.000 (l) Belanja Daeral sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf b, terdiri dari a Belarja Tidak Largsung l). Semula Rp 1.355.219.920.000 2). Bertalnbai Rp 49.e85.18!!!! Junlah Bdarja Tidak langsung setelah Perubahar Rp 1.405.205.102.703 a. Pendapatan Hibal a. Semula b. Bertambai b. Belanja Langsung 1). Semula 2). Bertambah a. Belanja Pegawai 1). Semula 2) . Beltambah Rp Rp 80.291.200.000 Rp 815.037,913,699 Rp N.27637!]q Rp 930.174.203.000 Rp 2t.076.999.t52 fumlah Belanja Langsung sttelah Perubahan (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri darijenis belanja: Rp 951.251.202.152 d Bantua! Keuangan dad Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya ll. Semula Rp

Pasal 3

Koreksi

Rp 1.048.314.784.266 Jumlah Bela:rja Pegawai setelah Perubahan b. Belanja Bunga l). Semula 2). Bertambah / berkurang Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 10.000.000.000 c. Belanja Hibah 1). Semula Rp 48.9I1.265.000 Rp I1.233.332.000 2). Bertambah/berkurang Jurdlah BelanjaHibah seielah Perubahan Rp 60.144.597.000 d. Belanja Bantuan Sosial 1). Semula Rp 15,019.500.000 2). Bertanbah Rp 278.000.000 lumlah Bantuar Sosial setelah Perubahan Rp 1s.297.500.m0 e. tulanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Daerah 1). Semula Rp 8.055.549.000 2). Berianbah Rp 21.000.000 Rp 8.076.549.000 f. Brlanja Bantuan Keua.ngan kepada kolinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemeru ah Desa l). Semula Rp 337.732.532.000 2). Bertambah 20.165,694.551 Jumlal Belanja Bantuan Keuargan kcpada Provinsi/Kabupaten/Kotadal Peinerintah Desa $relah perubahan Rp 357.898.226.551 g, Belanja lidak T€rduga ll. Semula Rp 5.326.871.000 21. Berkula]lg Rp 12 789.843.000t Junlah Belanja Tidak Terduga s€telal Perubahan Rp 2.537.028.000 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja: Rp Rp 10.000.000.000 a Belanja Pegawai Ll. Semula 2). Bertambah Rp 78.691.496.000 Rp 2A.997.920.772 Jumlah Belanja Pegawai setelah pembahan Rp 99.689.416.772 b. Belanja Barang dan Jasa 1). Semula Rp 327.876.348.500 21. Be(ambah Rp 120.263.955.363 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp 448 140 303 863 Juu{ah Belanja Bagi Hasil kepada Propirsi/Kab/ Kota dan Pemerintah Daerah setelah Perubahan c. Belanja Modal l). Semula 2). Bertambah Rp 408.470.069.199 Rp 92.014.994.432 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp 500.48s.063.631

Pasal 4

Koreksi

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 humf c, terdiri dari : a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Il. Semula RP 256 393,760.699 2). Bertaflbah Rp 120.431.378.766 b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1). Semula RP 44.435.575.000 2). Be ambai/B€rkurang Rp 1.500.000.000 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp 45.935.575.000 (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan: a. Sisa ljbih Perhitungan ADggaran Tahun Anggarar Sebelurnnya 1). S€mula RP 56.393.760.699 21. Bertambai Rp 120.431.378.766 Jumlah Sisa L€bih Perhitungan Anggaran Taiun Anggaran Sebelumnya setelah Perubaian b. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp 176.825.139.465 2). Be ambah/ berkurang Rp 200.000.000.000 Rp 11. Semula Junrlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Penrhahan 21. B€nambah Rp 1.500.000.000 Jumlah Penyertaan Modal (lnvestasi) Peme.intah Daerah setelah Perubahan Rp 22.7?2.000.000 Pemberiar Pinjamal Daerah ll. Semula Bertambah/ berkurang Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan (3). Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b, terdiri dari jenis pembiayaar: Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemenntah Daerah l). Semula RP 21.272.000.000 Rp Rp 23.163.575.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaar Daerah setelah Rp 376 825 139 465 Perubahan Rp 200.000.000.000 Rp 23.163.575.000

Pasal 5

Koreksi

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum Pada Lampiran Peraturan Daelah Kabupaten Sragen meruPakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturar Daerah Kabupaten Sragen ini terdiri dari: 1. l,ampiran I 2. Lampiran II 3. Lampiran III 4. Lampiran IV 5. Lampiran v 8. Lampiran VIll Ringkasan Perubahan APBD; Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasil Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahal Belanja menurLtt Urusan Pemerintahan Daeratr, Organisasi, Program dan Kegiatan: Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; DaJtar Perubahan Jumlah Pegar'r'ai Per Golongan da-n Per Jabatan; DaJtar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran inii DaJtar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daera}r.

Pasal 6

Koreksi

Dalam keadaan darurat bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak. Pengeluaran dengan kriteria darurat dan mendesak agar ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan darl Belanja Daerah' (1) Kriteria darurat dimaksud meliputi: a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktilitas Pemerintah daerah yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang. c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah' d. Memiliki dampak yang signihkan terhadap anggaran dalam rangka pemulihaIl yang dis€babkan oleh keadaar darurat' (2) Kriteria mendesak meliPuti: a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun alggaran berjalan' b. Ke[irluan- mendesak tainnya yang apabila ditunda akan -".ri-b,.]1k.., kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. c. Adanya kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun betjalan' 6. Lampiran VI : 7. Lampiran VII :

Pasal 7

Koreksi

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrnh sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Ifmbaran Daerah, Ditetapkan di Sragen p L8 Oktober 2018 $ I,B EN,' * I NTUNG YUNI SUKOWATI K .t Diundangkan di Sragen pad A 4 n d: 18 Oktober 2018 ERAH KABUPATEN SRAGEN NTO B RAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 6 Sraqen aTkl NO G PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH | 612ola Salmn sesuai dengan asl nya a n Sekrelaris Daerah o N 25 199503 1 002 Iur-

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 20I8

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8