PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PERBAN Nomor 7 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 494) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Bagian Umum dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan layanan pengelolaan barang milik negara, kerumahtanggaan, kampus Pengembangan Kompetensi, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan layanan pengadaan barang/jasa. 2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Umum dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan layanan pengelolaan barang milik negara; b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; c. pelaksanaan urusan kampus Pengembangan Kompetensi; d. pelaksanaan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana; e. pengelolaan pengadaan barang/jasa; f. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik; g. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang pengadaan barang/jasa; dan h. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa. 3. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

(1) Bagian Umum dan Layanan Pengadaan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2) Kepala Bagian Umum dan Layanan Pengadaan menjabat sebagai Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 4. Pasal 136 dihapus. 5. Pasal 137 dihapus.

Pasal II

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2022 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd ADI SURYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY