PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2019 tentang PELATIHAN KEPEMIMPINAN REFORMASI BIROKRASI

PERBAN Nomor 7 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Pelatihan Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (Reform Leader Academy) yang selanjutnya disebut RLA adalah pendidikan dan pelatihan yang secara khusus diselenggarakan untuk membentuk sosok aparatur yang memiliki pengetahuan dan kompetensi dasar dalam mendukung percepatan pelaksanaan program reformasi birokrasi. 2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 3. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 5. Peserta RLA yang selanjutnya disebut Peserta adalah PNS atau non-Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti RLA sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Lembaga ini. 6. Alumni RLA yang selanjutnya disebut Alumni adalah Peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus RLA. 7. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 8. JPT Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai ASN. 9. Jabatan Administrator yang selanjutnya disingkat JA adalah jabatan administrator sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai ASN. 10. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya. 11. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 12. Kode Sikap Perilaku adalah pedoman perilaku yang meliputi kewajiban dan larangan bagi Peserta selama mengikuti RLA. 13. Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai ASN. 14. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran. 15. Hari Pelatihan adalah hari kalender yang menjadi waktu penyelenggaraan RLA, tidak termasuk hari libur nasional dan hari besar keagamaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN RLA

Pasal 6

Koreksi

(1) Perencanaan RLA dilaksanakan oleh LAN. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi tema RLA, tempat dan waktu penyelenggaraan, jumlah Peserta, dan tenaga pelatihan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Tema RLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala LAN. (2) Tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk setiap angkatan RLA.

Pasal 8

(1) Untuk mencapai Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ayat (1), penyelenggaraan RLA dilaksanakan melalui 3 (tiga) agenda pembelajaran, sebagai berikut: a. agenda kepemimpinan dan manajemen perubahan; b. agenda aksi reformasi birokrasi nasional; dan c. agenda aksi reformasi birokrasi instansional. (2) Agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam mata pelatihan.

Pasal 9

Kepala LAN MENETAPKAN pedoman penyelenggaraan dan kurikulum RLA dalam rangka melaksanakan agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 10

(1) Agenda kepemimpinan dan manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui metode pembelajaran klasikal dan/atau metode pembelajaran nonklasikal. (2) Metode pembelajaran klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka di dalam kelas. (3) Metode pembelajaran nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui pembelajaran e- learning. (4) Pembelajaran e-learning sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka melaksanakan tema angkatan RLA yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (5) Selain pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga pendekatan pengalaman pembelajaran di alam terbuka untuk memberikan penguatan kemampuan memimpin dan mengelola perubahan reformasi birokrasi.

Pasal 11

Agenda rencana aksi reformasi birokrasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan agenda rencana aksi reformasi birokrasi instansional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c memberikan Peserta kemampuan untuk: a. MENETAPKAN arah dan sasaran tema reformasi birokrasi; b. menganalisis berbagai kendala untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi; dan c. merancang koalisi dan merumuskan strategi untuk menyelesaikan isu strategis reformasi birokrasi.

Pasal 12

Agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan selama 754 (tujuh ratus lima puluh empat) JP yang dapat dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari, dengan rincian sebagai berikut: a. 37 (tiga puluh tujuh) JP yang dapat dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kalender melalui pembelajaran e- learning; b. 138 (seratus tiga puluh delapan) JP yang dapat dilaksanakan selama 15 (lima belas) Hari Pelatihan melalui pembelajaran di tempat penyelenggaraan RLA; c. 540 (lima ratus empat puluh) JP yang dapat dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender bertempat di Instansi Pemerintah asal Peserta; dan d. 39 (tiga puluh sembilan) JP yang dapat dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari Pelatihan melalui pembelajaran klasikal untuk evaluasi Peserta RLA.

BAB Kedua

Agenda Pembelajaran RLA

Pasal 8

Koreksi

(1) Untuk mencapai Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ayat (1), penyelenggaraan RLA dilaksanakan melalui 3 (tiga) agenda pembelajaran, sebagai berikut: a. agenda kepemimpinan dan manajemen perubahan; b. agenda aksi reformasi birokrasi nasional; dan c. agenda aksi reformasi birokrasi instansional. (2) Agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam mata pelatihan.

Pasal 9

Kepala LAN MENETAPKAN pedoman penyelenggaraan dan kurikulum RLA dalam rangka melaksanakan agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 10

(1) Agenda kepemimpinan dan manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui metode pembelajaran klasikal dan/atau metode pembelajaran nonklasikal. (2) Metode pembelajaran klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka di dalam kelas. (3) Metode pembelajaran nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui pembelajaran e- learning. (4) Pembelajaran e-learning sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka melaksanakan tema angkatan RLA yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (5) Selain pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga pendekatan pengalaman pembelajaran di alam terbuka untuk memberikan penguatan kemampuan memimpin dan mengelola perubahan reformasi birokrasi.

Pasal 11

Agenda rencana aksi reformasi birokrasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan agenda rencana aksi reformasi birokrasi instansional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c memberikan Peserta kemampuan untuk: a. MENETAPKAN arah dan sasaran tema reformasi birokrasi; b. menganalisis berbagai kendala untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi; dan c. merancang koalisi dan merumuskan strategi untuk menyelesaikan isu strategis reformasi birokrasi.

Pasal 12

Agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan selama 754 (tujuh ratus lima puluh empat) JP yang dapat dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari, dengan rincian sebagai berikut: a. 37 (tiga puluh tujuh) JP yang dapat dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kalender melalui pembelajaran e- learning; b. 138 (seratus tiga puluh delapan) JP yang dapat dilaksanakan selama 15 (lima belas) Hari Pelatihan melalui pembelajaran di tempat penyelenggaraan RLA; c. 540 (lima ratus empat puluh) JP yang dapat dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender bertempat di Instansi Pemerintah asal Peserta; dan d. 39 (tiga puluh sembilan) JP yang dapat dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari Pelatihan melalui pembelajaran klasikal untuk evaluasi Peserta RLA.

BAB III

KEPESERTAAN RLA

Pasal 13

Koreksi

(1) Jumlah Peserta dalam 1 (satu) angkatan RLA paling banyak berjumlah 25 (dua puluh lima) orang. (2) Dalam hal jumlah Peserta tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RLA tetap dapat diselenggarakan dengan persetujuan tertulis Kepala LAN. (3) Komposisi jumlah Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan keragaman lintas Instansi Pemerintah dan menyesuaikan dengan tema RLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 14

Peserta RLA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. lulus persyaratan administratif, yang meliputi: 1. berasal dari Instansi Pemerintah yang relevan dengan tema RLA; 2. mempunyai Kompetensi atau tugas dan fungsi yang terkait dengan tema RLA dan ditugaskan untuk mengikuti RLA dari pejabat yang berwenang di instansinya; 3. pada saat pendaftaran, bagi calon Peserta yang berstatus: a) PNS harus memenuhi syarat: 1) sedang menduduki JA; dan 2) telah lulus pelatihan struktural kepemimpinan administrator atau nama lain yang setara; dan b) non-Pegawai ASN paling rendah menduduki jabatan yang setara dengan JA berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan b. lulus seleksi akademis yang terdiri atas: 1. tes bahasa Inggris; 2. penilaian individu; dan 3. wawancara.

Pasal 15

Peserta harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut: a. keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan terakhir; b. penugasan dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang; c. bagi Peserta yang berstatus: 1. PNS yang menduduki JA menyerahkan surat tanda tamat pelatihan lulus pelatihan struktural kepemimpinan administrator atau nama lain yang setara; 2. non-Pegawai ASN harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan d. pernyataan kesediaan secara tertulis untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan RLA.

Pasal 16

(1) Selama penyelenggaraan RLA, status kepegawaian Peserta yang berstatus PNS dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pada saat mengikuti proses pembelajaran di tempat penyelenggaraan: 1. Peserta berstatus ditugaskan untuk mengikuti RLA; dan 2. atasan langsung Peserta menugaskan pelaksana harian untuk melaksanakan tugas jabatan dari Peserta dimaksud; dan b. pada saat mengikuti proses pembelajaran di tempat kerja, Peserta kembali menjalankan tugas jabatan secara penuh sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (2) Status kepegawaian bagi Peserta yang berstatus non- Pegawai ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

EVALUASI RLA

Pasal 17

Koreksi

Evaluasi RLA dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara RLA.

Pasal 18

Koreksi

(1) Evaluasi RLA terdiri atas: a. evaluasi Peserta; b. evaluasi tenaga pelatihan; c. evaluasi penyelenggaraan; dan d. evaluasi pasca pelatihan. (2) Evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menilai tingkat keberhasilan Peserta dalam melakukan aksi reformasi birokrasi instansional. (3) Evaluasi tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menilai kemampuan tenaga pelatihan dalam melaksanakan tugasnya. (4) Evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk menilai kualitas pelayanan penyelenggaraan RLA. (5) Evaluasi pasca pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menjamin kesinambungan dan kemanfaatan implementasi aksi reformasi birokrasi dan peran Alumni terhadap kinerja organisasi dan/atau penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 19

(1) Evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas aspek: a. evaluasi rencana aksi birokrasi nasional; dan b. evaluasi rencana aksi instansional dan hasil implementasi rencana aksi instansional. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai kemampuan Peserta dalam rangka melaksanakan perubahan yang inovatif untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi nasional. (3) Berdasarkan hasil evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi akhir Peserta.

Pasal 20

Penilaian evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian dalam skala nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).

Pasal 21

(1) Kualifikasi penilaian evaluasi akhir Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. sangat memuaskan (skor 90,01 – 100); b. memuaskan (skor 80,01 – 90,00); c. baik (skor 70,01 – 80,00); d. kurang baik (skor 60,01 – 70,00); dan e. tidak memenuhi kualifikasi (skor ≤60). (2) Peserta dinyatakan lulus jika dalam penilaian kualifikasi evaluasi akhir mendapatkan nilai paling rendah baik pada setiap aspek penilaian evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1). (3) Peserta dinyatakan ditunda kelulusannya jika dalam penilaian kualifikasi evaluasi akhir mendapatkan nilai kurang baik pada salah satu aspek penilaian pada evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 pada ayat (1). (4) Peserta dinyatakan tidak lulus jika dalam penilaian kualifikasi evaluasi akhir mendapatkan nilai tidak memenuhi kualifikasi pada salah satu aspek penilaian pada evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). (5) Bagi Peserta yang dinyatakan ditunda kelulusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 1 (satu) kali kesempatan untuk melakukan remedial. (6) Remedial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah RLA berakhir.

Pasal 22

(1) Evaluasi pasca pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d terdiri atas: a. manfaat implementasi aksi reformasi birokrasi instansional; dan b. evaluasi kegiatan Alumni terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara RLA. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak RLA berakhir.

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2019 tentang PELATIHAN KEPEMIMPINAN REFORMASI BIROKRASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

Pasal 28