PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota

PERBAN Nomor 4 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB 4

PPID Pelaksana

Pasal 9

(1) PPID pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas: a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; c. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing biro/pusat/inspektorat/bagian/subbagian di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; d. menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPID KPU, PPID KPU Provinsi, atau PPID KPU Kabupaten/Kota; e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan h. mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada: 1. biro yang menangani hukum pada Sekretariat Jenderal KPU; 2. bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Provinsi; dan 3. subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID pelaksana mempunyai wewenang: a. meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan c. menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak. 9. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Koreksi

(1) Informasi profil KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat: a. Informasi mengenai kedudukan atau domisili dan alamat lengkap KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta unit-unit dibawahnya; b. Informasi mengenai ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta unit dibawahnya; c. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, dan profil singkat pejabat struktural; dan d. laporan harta kekayaan pejabat negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk diumumkan. (2) Informasi ringkasan program dan kegiatan yang sedang dijalankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b paling sedikit memuat: a. nama program dan kegiatan; b. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan, serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi; c. target dan/atau capaian program dan kegiatan; d. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; e. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah dana; f. agenda penting terkait pelaksanaan tugas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; g. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat; dan h. Informasi mengenai penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (3) Informasi ringkasan kinerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c berupa uraian mengenai realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya. (4) Informasi ringkasan laporan keuangan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d paling sedikit memuat: a. rencana dan laporan realisasi anggaran KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; b. neraca KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; c. laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan d. daftar aset. (5) Informasi ringkasan laporan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e paling sedikit memuat: a. jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima; b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik; c. jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak; dan d. alasan penolakan Permintaan Informasi Publik. (6) Informasi peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf f paling sedikit memuat: a. daftar perencanaan penyusunan Peraturan KPU; b. peraturan yang telah diundangkan; dan c. keputusan dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan. (7) Informasi prosedur memperoleh Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf g paling sedikit memuat: a. tata cara memperoleh Informasi Publik; b. tata cara pengajuan keberatan; dan c. Informasi mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh Pemohon Informasi Publik dalam hal mendapatkan hambatan atau kegagalan untuk memperoleh Informasi Publik. (8) Informasi tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf h memuat: a. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan b. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (9) Informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf i sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (10) Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang sedang berjalan yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf l memuat: a. tahapan, program, dan jadwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; b. hak, kewajiban, kewenangan, larangan, dan sanksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; c. hasil dari setiap tahapan, program, dan jadwal pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; d. prosedur dan sarana partisipasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; e. syarat calon dan syarat pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan; f. laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan g. Informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Ketentuan huruf q ayat (2) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Koreksi

(1) Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan Informasi Publik yang telah dikuasai, didokumentasikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan bersifat terbuka. (2) Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. Daftar Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; b. Informasi peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; c. Informasi organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; d. surat-surat perjanjian KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan pihak lain berikut dokumen pendukungnya; e. surat menyurat pimpinan atau pejabat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya; f. persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan; g. data perbendaharaan atau inventaris KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; h. rencana strategis dan rencana kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; i. agenda kerja pimpinan satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; j. Informasi layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; k. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta laporan penindakannya; l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta laporan penindakannya; m. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; n. peraturan perundang-undangan yang telah disahkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota beserta kajian akademiknya; o. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; p. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; q. Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian Sengketa Informasi Publik; r. Informasi mengenai standar pengumuman Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan s. Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang sedang berjalan yang wajib disediakan secara setiap saat. 12. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Koreksi

(1) KPU wajib mengidentifikasi, melakukan Pengujian Konsekuensi, dan pelindungan terhadap Informasi Publik yang dikecualikan. (2) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat: a. menghambat proses penegakan hukum; b. mengganggu kepentingan pelindungan kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; c. membahayakan keamanan penyelenggara atau penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; d. mengungkap rahasia pribadi; dan e. mengungkap rahasia jabatan. (3) Selain Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Informasi Publik yang dikecualikan meliputi: a. memorandum atau surat-surat antar KPU atau intra KPU yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan/atau b. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Informasi Publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. Informasi Publik yang menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan b. Informasi Publik yang mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. (5) Informasi Publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. riwayat dan kondisi anggota keluarga; b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau e. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. (6) Informasi Publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak termasuk Informasi Publik yang dikecualikan apabila: a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. 13. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota

BAB 4

Pasal 9

BAB 4

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 26A

Pasal 26B

Pasal 27

Pasal 29

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 34

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 46

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 54

Pasal 55

Pasal II