Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2020 tentang MEKANISME PENE...

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan: 1. Dana Jaminan Sosial Hari Tua yang selanjutnya disebut DJS Hari Tua adalah dana amanat milik peserta JHT yang merupakan himpunan dana JHT beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat pada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program JHT. 2. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. 3. Hasil Pengembangan adalah hasil investasi DJS Hari Tua dan pendapatan dari sumber lainnya yang dapat didistribusikan kepada peserta setelah dikurangi dana operasional dan biaya lainnya. 4. Tingkat Pengembangan adalah besar persentase yang digunakan untuk menghitung Hasil Pengembangan yang didistribusikan kepada peserta. 5. Saldo Awal adalah saldo yang terbentuk pada awal tahun yang terdiri dari akumulasi iuran program JHT ditambah Hasil Pengembangan tahun sebelumnya.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Manfaat JHT dibayarkan secara sekaligus pada saat peserta mencapai usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. (2) Manfaat JHT dapat diambil sebagian sampai batas tertentu paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun setelah memenuhi masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. (3) Jumlah JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar Saldo Awal ditambah iuran dan Hasil Pengembangan tahun berjalan sampai dengan klaim ditetapkan. (4) Besarnya manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Saldo Awal dikurangi besarnya manfaat klaim JHT sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah iuran dan Hasil Pengembangan tahun berjalan sampai dengan klaim ditetapkan. (5) Besarnya manfaat JHT bagi peserta yang tidak klaim penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal 31 Desember adalah sebesar Saldo Awal dikurangi besarnya manfaat klaim JHT sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah iuran dan Hasil Pengembangan sampai dengan 31 Desember tahun berjalan yang dicatat sebagai Saldo Awal peserta pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya. (6) Hasil Pengembangan program JHT diberikan setiap tahun berdasarkan Tingkat Pengembangan tahunan sesuai laporan keuangan bulanan pada periode November tahun berjalan. (7) Hasil Pengembangan program JHT yang diberikan kepada peserta yang klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan Tingkat Pengembangan bulanan sesuai laporan keuangan bulanan pada periode bulan sebelumnya. (8) Tingkat Pengembangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Tingkat Pengembangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling sedikit sebesar rata-rata bunga deposito (counter rate) Bank Pemerintah jangka waktu satu tahun. (9) Penetapan Tingkat Pengembangan tahunan dan Tingkat Pengembangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan kesehatan keuangan DJS Hari Tua.

Pasal 3

(1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menghitung Tingkat Pengembangan program JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan Hasil Pengembangan dibagi dengan penjumlahan dari Saldo Awal tertimbang ditambah total iuran tertimbang dikurangi total klaim sebagian tertimbang. (2) Hasil Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan hasil investasi bersih JHT yang direalisasikan ditambah pendapatan dari sumber lainnya dikurangi dana operasional dan biaya lainnya. (3) Saldo Awal tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Saldo Awal yang nilainya sudah disesuaikan berdasarkan porsi kontribusinya pada pembentukan Hasil Pengembangan. (4) Iuran tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan iuran yang nilainya sudah disesuaikan berdasarkan porsi kontribusinya pada pembentukan Hasil Pengembangan. (5) Klaim sebagian tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan klaim sebagian yang nilainya sudah disesuaikan berdasarkan porsi kontribusinya pada pembentukan Hasil Pengembangan. (6) Hasil investasi bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil investasi yang direalisasikan dikurangi beban investasi dan biaya lainnya yang terkait dengan pengelolaan investasi. (7) Tingkat Pengembangan program JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan pembulatan 2 (dua) angka di belakang koma.

Pasal 4

(1) Tingkat Pengembangan tahunan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) berlaku untuk membentuk Saldo Awal pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5). (2) Tingkat Pengembangan bulanan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) berlaku untuk klaim pada tanggal 20 bulan berjalan sampai dengan tanggal 19 bulan berikutnya. (3) Tingkat Pengembangan bulan November yang ditetapkan berlaku untuk klaim pada tanggal 20 November sampai dengan tanggal 31 Desember. (4) Tingkat Pengembangan bulan Januari berlaku untuk klaim pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 19 Februari, ditetapkan sebesar rata-rata bunga deposito (counter rate) Bank Pemerintah jangka waktu satu tahun periode Desember tahun sebelumnya.

Pasal 5

Koreksi

(1) Distribusi Hasil Pengembangan terhadap peserta yang tidak klaim penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan secara proporsional setiap tanggal 1 Januari berdasarkan Tingkat Pengembangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (2) Distribusi Hasil Pengembangan terhadap peserta yang klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan secara proporsional berdasarkan Tingkat Pengembangan bulanan sesuai dengan periode Tingkat Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (4).

Pasal 6

Simulasi distribusi Hasil Pengembangan JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan perhitungan Tingkat Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur dengan Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 8

Koreksi

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penetapan dan Distribusi Hasil Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1329), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2020 DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN, ttd. AGUS SUSANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2020 tentang MEKANISME PENETAPAN DAN DISTRIBUSI HASIL PENGEMBANGAN DANA JAMINAN SOSIAL HARI TUA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9